(inilah.com/ Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi kuartal keempat tahun lalu hanya tumbuh 5,2%, di bawah target yang dicanangkan. Belum pulihnya perekonomian global dijadikan kambing hitam rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut.
Kondisi tersebut rentan aksi window dressing yang dilakukan oleh pemerintah menjelang pemilihan umum. Klaim-klaim keberhasilan ekonomi harus diwaspadai oleh masyarakat.
Analisis Citibank N.A menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal keempat, berada di bawah target yang diproyeksikan yakni 5,7%. Bank asing itu memprediksikan bahwa perlambatan akan terus terjadi ditandai dengan kejatuhan produksi dan ekspor.
Perlambatan ekonomi triwulan keempat 2008 diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan pertama 2009. Dampaknya, PHK terus bertambah. Parahnya, rekayasa statistik ekonomi yang sering terjadi menjelang Pemilu akan semakin memperparah keadaan.
Managing Director Econit Advisary Group, Hendri Saparini menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, terdapat sejumlah hidden risk (risiko tersembunyi). Di antaranya, adanya peningkatan ketertutupan informasi dan rekayasa statistik.
Mendekati Pemilu, biasanya banyak terjadi rekayasa data statistik secara sistematis. Data itu antara lain menyangkut angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.
“Dalam mengatasi krisis sekarang ini, pemerintah berhenti sampai mengeluarkan peraturan, instruksi, dan paket kebijakan, tapi tanpa penyelesaian,” papar Hendri.
Padahal, dalam situasi seperti ini, banyak hal yang bisa menggoncang ekonomi. Selain bakal munculnya PHK besar-besaran, tentunya akan ada pengkerutan ekonomi.
Solusi tercepat, Hendri meminta pemerintah benar-benar serius mengatasi masuknya barang-barang impor, apalagi yang ilegal. Dengan begitu, dia berharap daya saing produk dalam negeri dapat terjaga. Dari sisi fiskal, lanjutnya, pemerintah harus berpihak kepada industri dalam negeri.
Hendri yakin kalau solusi terpadu itu dijalankan serius oleh pemerintah, maka dunia industri tidak akan dengan mudah mengurangi karyawan. Berdasarkan analisa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) potensi pengurangan pekerja diperkirakan mencapai 500 ribu hingga 1 juta pekerja tahun ini.
“Saya melihat pemerintah tidak memiliki kebijakan konkret untuk mengatasi potensi terjadinya pengangguran. Pendekatan yang digunakan pemerintah hanya hand-off,” ketusnya.
Sedangkan Direktur Inter-Cafe, Iman Sugema juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hasil survey Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan perlambanan kegiatan usaha, masih akan berlangsung hingga kuartal pertama tahun ini. Bahkan dia menegaskan, perlambanan yang terjadi merupakan tanda-tanda bahwa Indonesia sedang memasuki masa resesi. “Ukurannya kan ekspektasi pengusaha yang memang mengerti demand public,” katanya.
Dampak yang perlu diwaspadai dalam situasi seperti itu, kata Iman, adalah pemutusan hubungan kerja. Bagi perusahaan yang permanen, tuturnya, ukurannya adalah enam bulan. Tapi untuk perusahan yang biasa-biasa saja sudah pasti akan melakukan pengurangan pekerja sejak saat ini. “Puncaknya akan terjadi hingga akhir 2009. Kalau pemerintah terus terbuai, situasi akan semakin gawat,” jelasnya.
Survey Kegiatan Usaha yang dilakukan BI pada bulan ini menemukan, perlambanan ekonomi telah terjadi pada triwulan keempat tahun lalu. Penurunan kegiatan usaha terjadi pada empat sektor: industri pengolahan (-2,75%), pertambangan dan penggalian (-2,38%), pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (-0,57%), serta sektor bangunan (-0,29%). Diperkirakan perlambatan ini masih akan berlangsung di triwulan pertama 2009.
Oleh karena itu, antisipasi harus segera disiapkan. Yang perlu diutak-atik adalah kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jangan justru angka pertumbuhan ekonominya yang diobok-obok untuk kepentingan politis sesaat. [I4]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar