20 BUMN diprivatisasi 2009

Senin, 16 Februari 2009 12:50 WIB

20 BUMN Masuk Daftar Privatisasi 2009

JAKARTA--MI: Kementerian BUMN mencatat 20 BUMN masuk dalam daftar privatisasi 2009, sebagian merupakan carry over (limpahan) dari program privatisasi 2008.

Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (16/2), rencana privatisasi ke 20 perusahaan itu sudah masuk dalam Program Tahunan Privatisasi 2009, yang memerlukan arahan kembali dari Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri Keuangan.

Tercatat privatisasi sembilan perusahaan menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan maksimal 30% dari total kepemilikan saham, PT Waskita Karya (maksimal 35%).

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (maksimal 30 persen), PT Krakatau Steel (maksimal 49%), PTPN III (maksimal 30%), PTPN IV (maksimal 30%). Selanjutnya PTPN VII (maksimal 30%), PT
Asuransi Jasa Indonesia (maksimal 30%) dan PT Rekayasa Industri (maksimal 4,7%).

Tujuh perusahaan privatisasi dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya. "Divestasi ke tiga perusahaan bisa dilakukan hingga 100 persen saham," ujarnya.

Namun dalam rangka restrukturisasi BUMN, PT Rukindo akan diambilalih PT Pelindo, sedangkan PT Bahtera Adiguna dibeli PT PLN.

BUMN lain yang dilepas melalui pola penjualan strategis adalah PT Cambrics Primissima divestasi maksimal 52,79 persen, PT Industri Gelas maksimal 63,82% , dan PT BNI Tbk maksimal 4,24%. Sedangkan Semen Kupang divestasi maksimal 61,48% dan Semen Baturaja maksimal 35%.

Menurut Sofyan Djalil, sebagian BUMN tersebut sudah mendapat persetujuan dari komite tim privatisasi dan sebagian lagi harus menunggu pembahasan dengan DPR.

Rencana privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya sudah melalui surat Ketua DPR Nomor TU.03/6893/DPR/IX/2008, 22 September 2008.

"Komisi IX DPR meminta agar pelaksanaan privatisasi BUMN Karya itu tetap mempertahankan kepemilikan negara mayoritas," ujar Sofyan.

Menneg BUMN menambahkan sebagian dari BUMN sudah mendapat persetujuan IPO tahun 2008, namun tidak terealisasi atau ditunda karena situasi pasar saham yang buruk. (Ant/OL-01)