Rabu, 28/01/2009 13:35 WIB
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu
Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.
"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).
Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.
"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.
Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.
Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/01/28/133501/1075546/700/bersama-sby-jk-indeks-frustrasi-rakyat-meningkat
Sabtu, 31 Januari 2009
Sby bikin rakyat frustasi
Indeks frustasi rakyat meningkat selama sby berkuasa.
Ekonomi
28/01/2009 - 14:49
Mega: SBY Tingkatkan Frustrasi Rakyat
Presiden SBY
(inilah.com/Raya Abdullah)
(inilah.com/Raya Abdullah)
INILAH.COM, Solo - Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute menilai selama Susilo Bambang Yudhoyono memimpin RI, Indeks Frustrasi Masyarakat (IFM) semakin meningkat.
Hal ini diutarakan anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati, Hendrawan Supratikno dalam acara jumpa persnya di Solo, Rabu (28/1). Menurutnya, ada 2 komponen dalam melihat Indeks frustasi Masyarakat tersebut.
Pertama, dari Indeks Kesengsaraan atau Misery Index yang terdiri dari penjumlahan angka pengangguran dengan angka inflasi. Kedua, Indeks Kelangkaan Kebutuhan Bahan Pokok. "Jadi selama 2008 atau selama 152 hari masyarakat secara terus menerus dihantui kelangkaan pupuk, kedelai, BBM, dan bahan pokok lainnya," ujarnya.
Dari hasil survei dan perhitungan tersebut diperoleh Indeks Kelangkaan di Indonesia mencapai 0,42%. Sedang untuk Indeks Kesengsaraan itu pada 2004 mencapai 15%, namun 2008 meningkat menjadi 19%. Ini terlihat dengan fenomena antre di mana-mana.
Sekarang, lanjutnya, sebagai incumbent SBY selalu mengatakan pengangguran turun, tapi dalam kenyataannya, penurunannya itu tidak sesuai dengan target ketika ia berkampanye dulu. Padahal prinsip ekonomi itu tidak hanya baik tapi harus menjadi lebih baik.
Dia juga menjelaskan selama SBY memimpin dalam kebijakan ekonominya menerapkan sistem hand off atau lepas tangan dengan membiarkan dampak global melanda indonesia. "Kami akan menghentikan neoliberalisasi itu," tukasnya.
Di tempat yang sama, anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati lainnya, Sri Adiningsih mengatakan liberalisasi yang dilakukan SBY sekarang ini ongkosnya akan lebih mahal. "Padahal kita ingin adanya kemandirian dalam ekonomi ke depan," tegasnya.
Adiningsih menambahkan ekonomi itu tidak boleh di bawah tekanan atu pengarus dari luar dan kualitas pembangunan ekonomi tidak boleh merosot. Namun, lanjutnya, saat ini meskipun secara makro ekonomi meningkat pelan-pelan, tapi kualitasnya mengalami penurunan.
Ini terlihat ada industri manufaktur yang terus merosot tajam. Kesempatan kerja juga hanya ada di sektor informal. "Jadi kita ingin membangun ekonomi yang berkualitas bukan membuat kebijakan yang sifatnya populis yang sementara sifatnya," tandasnya. [cms]
http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/28/79414/mega-sby-tingkatkan-frustrasi-rakyat/Rabu, 28 Januari 2009
Inilah kegagalan Sby !
Megawati Institute Beberkan Kegagalan Janji SBY-JK
Rabu, 28 Januari 2009 | 16:36 WIB
SOLO, RABU — Tak hanya perang kata-kata dan iklan yang kini terjadi antara kubu Megawati dan kubu SBY yang memanas. Tim ekonomi Megawati Institute membeberkan fakta-fakta kegagalan janji-janji duet SBY-JK dalam kampanye Pilpres 2004, terkait pada tingkat pertumbuhan, mengurangi pengangguran, sampai janji dalam mengurangi tingkat kemiskinan.
Janji terkait soal pertumbuhan setiap tahun pemerintahan SBY-JK dinilai gagal. Target pertumbuhan ekonomi hanya sukses dicapai pada tahun pertama. Tahun 2005 dijanjikan tingkat pertumbuhan sebesar 5,5 persen dan terealisasi 5,6 persen.
Untuk tahun 2006 dijanjikan pertumbuhan 6,1 persen. Namun, berdasar catatan Mega Institute, pertumbuhan hanya sebesar 5,5 persen. Di tahun 2007, janji peningkatan pertumbuhan oleh pemerintah sebesar 6,7 persen, terealisasi hanya 6,3 persen saja. Adapun di tahun 2008, janji peningkatan pertumbuhan sebesar 7,2 persen dan hanya terealisasi 6,1 persen.
Secara keseluruhan selama pemerintahan ini berjalan malah defisit -0,5 persen dalam pemenuhan janji pada sektor ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6,6 persen dari target awal sebesar 7,6 persen.
Pemerintahan SBY juga gagal memenuhi janji melakukan penurunan tingkat pengangguran. Mega Institute mencatat, pengangguran di tahun 2008 dijanjikan dapat diturunkan sebesar 6,6 persen, tapi malah bertambah menjadi 8,46 persen.
Sby gagal penuhi janji
Mega Kritik SBY Lagi
Rabu, 28 Januari 2009 | 00:15 WIB
Rabu, 28 Januari 2009 | 00:15 WIB
Solo, Kompas - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Selasa (27/1), kembali mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menilai Yudhoyono gagal memenuhi janjinya dalam pemilihan umum lalu.
Terkait kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), bahkan Megawati menilai pemerintah telah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo.
Megawati menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Hotel The Sunan, Solo, Selasa. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, seperti mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah A Syafii Maarif, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
Menurut Megawati, penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah bersifat setengah hati dan lebih mengesankan hanya untuk mendapat simpati publik, tidak untuk menyelesaikan persoalan utama, yaitu meningkatkan daya beli dan menyejahterakan rakyat.
”Pemerintah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo. Terlempar ke sana kemari, kelihatannya indah, tetapi pada dasarnya membuat rakyat tak menentu hidupnya. Hal ini menunjukkan ketakrelaan pemerintah untuk berkorban lebih banyak lagi bagi kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati, yang langsung disambut tepuk tangan.
Tidak berbuat
Menanggapi kritik pedas itu, Partai Demokrat sebagai pendukung Yudhoyono balik menyerang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru menilai Megawati yang tidak berbuat apa.
”Pernyataan itu kian memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah menjalankan politik do something, sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik do nothing. Partai oposisi hanya produktif dalam melahirkan perumpamaan, seperti poco-poco dan yoyo,” katanya.
Menurut Anas, pernyataan itu juga menjadi tanda yang nyata bahwa Megawati panik dengan kebijakan pemerintah yang populis. Sebagai pemimpin partai politik yang mengaku pro wong cilik semestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat. Jangan karena popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas memproduksi penilaian yang tidak tepat.
”Kami yakin, rakyat lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata ketimbang oposisi yang berpikir keras memproduksi kalimat ibarat. Kritik oposisi yang tidak obyektif, semenarik apa pun pengibaratannya, tak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja,” ujar Anas lebih lanjut.
Tawarkan kebijakan
Megawati menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Yudhoyono kian menjauh dari cita-cita mulia keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat. Itu dibuktikan dengan kian tak terjangkaunya harga sembilan bahan pokok (sembako). Hal ini ditunjukkan dari rata-rata inflasi bahan makanan yang pada tahun 2004 hanya 4,8 persen, sedangkan rata-rata tahun 2005-2007 adalah 12,7 persen.
Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia juga terjadi liberalisasi yang berlebihan. Kalau pada periode 2002-2004 penguasaan pasar domestik oleh produsen lokal sebesar 74 persen, pada periode 2005-2007 turun menjadi 22 persen.
Untuk menandingi kebijakan pemerintah Yudhoyono itu, Megawati menawarkan Kebijakan Menata Kemakmuran Masa Depan yang disebutnya dengan Kebijakan 28. Ia yakin banyak elemen bangsa yang berpikiran sama dengan apa yang dipikirkannya. Karena itu, dia pun berharap untuk bersama-sama menuntaskan reformasi.
”Marilah kita tuntaskan reformasi ini bersama-sama. Mari kita rapatkan barisan kembali. Saya berharap kita bisa bekerja bersama, berjuang bersama untuk meraih cita-cita founding fathers, cita-cita proklamasi mencapai jembatan emas kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” katanya.
Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Dradjad Wibowo, yang juga hadir di Rakernas IV PDI-P mewakili Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas dan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung W telah bertemu Amien Rais. Dalam pertemuan itu dibicarakan juga rencana pertemuan tokoh Ciganjur, yaitu Megawati, Sultan HB X, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais. (sut/son)
Donggi-Senoro rugikan negara
Ekonomi
28/01/2009 - 11:29
Donggi-Senoro Rugikan Negara Rp 20 T
INILAH.COM, Jakarta - Pemasokan gas Senoro yang sudah ditandatangani 22 Januari 2009 lalu berpotensi merugikan negara senilai Rp 20 triliun.
Sumber INILAH.COM mensinyalir formulasi harga GSA antara PT Pertamina EP dengan DSLNG dan GSA PT pertamina HE Tomori dan PT Medco HE Tomori dengan DSLNG yang ditandatangani pada 22 Januari 2009 menjadi US$ 2.80/mscf pada harga JCC minyak US$ 44/bbl, atau dapat disetarakan dengan US$ 2.75/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl ini lebih rendah dari yang sebelumnya pernah diberitakan di media massa yaitu sebesar US$ 3.85/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl.
Penurunan yang signifikan tersebut tidak dapat dielakkan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk seluruh Rakyat Indonesia.
Jika diasumsikan formulasi harga gas yang telah disepakati dalam GSA 22 Januari 2009 tersebut adalah harga bawah gas (Gas Floor price), maka kerugian yang diderita oleh Rakyat Indonesia (lihat tabel).
Namun jika formulasi harga gas tersebut bukanlah harga bawah gas yang disetujui, maka potensi penurunan penerimaan gas Rakyat Indonesia lebih besar lagi.
Selama pelaksanaan proyek Donggi-Senoro ini, yaitu 15 tahun ini berpotensi menurunkan pendapatan gas negara sebesar US$ 1,85 miliar.
Dari sini bisa dikatakan bahwa potensi kerugian negara dari Proyek Donggi Senoro ini berkisar Rp 20,9 triliun. Selain itu, petani-petani Indonesia akan kehilangan tambahan pasokan pupuk, mengingat pasokan gas untuk PAU telah dikorbankan untuk kepentingan proyek Donggi-Senoro LNG.
"Ini suatu ironi di tengah kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini,. Kita menyaksikan semua gas yang dihasilkan dari lapangan gas Senoro digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemenuhan energi negara lain,' ujar sumber tersebut. [cms]
Sby membuat frustasi rakyat
Ekonomi
28/01/2009 - 14:49
Mega: SBY Tingkatkan Frustrasi Rakyat
Presiden SBY
(inilah.com/Raya Abdullah)
(inilah.com/Raya Abdullah)
INILAH.COM, Solo - Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute menilai selama Susilo Bambang Yudhoyono memimpin RI, Indeks Frustrasi Masyarakat (IFM) semakin meningkat.
Hal ini diutarakan anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati, Hendrawan Supratikno dalam acara jumpa persnya di Solo, Rabu (28/1). Menurutnya, ada 2 komponen dalam melihat Indeks frustasi Masyarakat tersebut.
Pertama, dari Indeks Kesengsaraan atau Misery Index yang terdiri dari penjumlahan angka pengangguran dengan angka inflasi. Kedua, Indeks Kelangkaan Kebutuhan Bahan Pokok. "Jadi selama 2008 atau selama 152 hari masyarakat secara terus menerus dihantui kelangkaan pupuk, kedelai, BBM, dan bahan pokok lainnya," ujarnya.
Dari hasil survei dan perhitungan tersebut diperoleh Indeks Kelangkaan di Indonesia mencapai 0,42%. Sedang untuk Indeks Kesengsaraan itu pada 2004 mencapai 15%, namun 2008 meningkat menjadi 19%. Ini terlihat dengan fenomena antre di mana-mana.
Sekarang, lanjutnya, sebagai incumbent SBY selalu mengatakan pengangguran turun, tapi dalam kenyataannya, penurunannya itu tidak sesuai dengan target ketika ia berkampanye dulu. Padahal prinsip ekonomi itu tidak hanya baik tapi harus menjadi lebih baik.
Dia juga menjelaskan selama SBY memimpin dalam kebijakan ekonominya menerapkan sistem hand off atau lepas tangan dengan membiarkan dampak global melanda indonesia. "Kami akan menghentikan neoliberalisasi itu," tukasnya.
Di tempat yang sama, anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati lainnya, Sri Adiningsih mengatakan liberalisasi yang dilakukan SBY sekarang ini ongkosnya akan lebih mahal. "Padahal kita ingin adanya kemandirian dalam ekonomi ke depan," tegasnya.
Adiningsih menambahkan ekonomi itu tidak boleh di bawah tekanan atu pengarus dari luar dan kualitas pembangunan ekonomi tidak boleh merosot. Namun, lanjutnya, saat ini meskipun secara makro ekonomi meningkat pelan-pelan, tapi kualitasnya mengalami penurunan.
Ini terlihat ada industri manufaktur yang terus merosot tajam. Kesempatan kerja juga hanya ada di sektor informal. "Jadi kita ingin membangun ekonomi yang berkualitas bukan membuat kebijakan yang sifatnya populis yang sementara sifatnya," tandasnya. [cms]
Rupiah Rp. 11.300 per dolar
Ekonomi
28/01/2009 - 15:14
Oow! Rupiah Lunglai tak Berdaya
(inilah.com/Bayu Suta)
INILAH.COM, Jakarta - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore, merosot tajam menjauhi angka Rp 11.300 menjadi Rp 11.350/11.365 per dolar AS, di banding penutupan hari sebelumnya Rp 11.290/11.300 atau turun 60 poin.
"Turunnya rupiah terhadap dolar menyusul laporan Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa kinerja ekspor Indonesia Januari 2009 merosot hampir 50% dibanding periode sama tahun lalu," kata Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib di Jakarta, Rabu (28/1).
Kostaman Thayib mengatakan, laporan tersebut memicu pelaku pasar melepas rupiah dan memburu dolar, sehingga mengalami kenaikan yang cukup berarti. "Kami khawatir rupiah akan kembali terpuruk, apabila aksi beli dolar berlanjut, " ujarnya.
Menurutnya, rupiah pada perdagangan siang tadi terlihat makin tertekan akibat pembelian dolar yang berlanjut. "Namun posisi rupiah pada angka tersebut kemungkinan akan ditahan Bank Indonesia (BI) dengan masuk pasar dan melepas cadangan dolarnya," katanya.
BI berusaha menjaga rupiah agar tetap pada level Rp 11.000 per dolar karena pada posisi tersebut rupiah dinilai tetap aman.
Apabila rupiah melewati angka Rp 11.300 per dolar, maka dikhawatirkan posisinya akan terus terpuruk hingga mendekati level Rp 12.000 per dolar.
Ia mengatakan, rupiah harus kembali menguat hingga di posisi Rp 11.000 per dolar untuk mengantisipasi melesetnya perkiraan bahwa pemilihan umum (Pemilu) yang berjalan lancar.
"Karenanya, BI diperkirakan akan masuk pasar dan segera mengamati pergerakan bank-bank asing yang bermain valuta asing," tegasnya.
Krisis keuangan global yang terjadi memang sangat berat. Koreksi harga ini terjadi hampir di semua mata uang utama Asia.
Namun keterpurukan rupiah yang lebih besar di banding mata uang utama Asia lainnya mengakibatkan rupiah terpuruk lebih tajam sehingga menimbulkan kekhawatiran. [*/cms]
Indeks frustasi meningkat, indeks antri meningkat, dan pengusaan ekonomi nasional melemah
Rabu, 28/01/2009 13:35 WIB
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu
Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.
"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).
Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.
"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.
Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.
Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl )
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu
Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.
"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).
Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.
"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.
Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.
Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl )
Sabtu, 10 Januari 2009
Exxon masih di Natuna
Exxon Teruskan Natuna
Komitmen Investasi 13,8 Miliar Dollar AS
Sabtu, 10 Januari 2009 | 01:12 WIB Jakarta, Kompas - Keputusan Pemerintah Indonesia yang mengakhiri kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D Alpha tidak dihiraukan oleh perusahaan migas terbesar di dunia tersebut. ExxonMobil mengajukan rencana pengembangan blok sebagai syarat perpanjangan kontrak.
Wakil Presiden ExxonMobil Indonesia Bidang Relasi Eksternal Maman Budiman, Jumat (9/1) di Jakarta, mengatakan bahwa ExxonMobil telah memasukkan rencana pengembangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Migas, dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas pada 30 Desember 2008. Tanggal 9 Januari 2009 adalah batas akhir bagi ExxonMobil untuk melanjutkan tahap studi kelayakan ke tahap pengembangan hingga blok berproduksi. ”Sesuai ketentuan, rencana pengembangan harus masuk menjelang masa akhir kontrak. ExxonMobil berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia,” ujar Maman.
Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan telah menerima rencana pengembangan ExxonMobil. ”Masih harus dipelajari, soal itu diterima atau bagaimana, keputusan bukan di saya, tapi yang di atas,” kata Evita.
ExxonMobil masih berpegang bahwa kontrak mereka yang diteken pada 1995 masih berlaku sepenuhnya. Bagian II 2.2 dalam kontrak kerja sama antara Esso Natuna—anak perusahaan ExxonMobil—dengan pemerintah menyebutkan, bila sampai 9 Januari 2005 blok tidak juga komersial untuk dikembangkan atau kontraktor tidak mampu memenuhi komitmen untuk mengembangkan blok, maka otomatis kontraknya akan diputus.
ExxonMobil mengklaim kesepakatan dengan pembeli gas sudah hampir diteken, tetapi batal karena kontrak Natuna dipermasalahkan oleh banyak pihak.
Amandemen kontrak di 2005 menyebutkan, ada kesempatan dua kali dua tahun, atau sampai 9 Januari 2009 bagi kontraktor untuk menentukan akan melanjutkan ke produksi atau berhenti.
ExxonMobil menyebutkan, mereka menyiapkan komitmen investasi 13,8 miliar dollar AS untuk rencana pengembangan tahap pertama. Gas dari blok Natuna rencananya akan disalurkan melalui pipa ke konsumen potensial di Asia Tenggara.
Apabila ada tawaran dari pemerintah untuk mencari solusi soal Natuna dalam bentuk kontrak baru, ExxonMobil menyatakan siap berbicara. Syaratnya, kalaupun ada mitra baru selain Pertamina, ExxonMobil dan Pertamina tetap mayoritas. Opsi arbitrase tetap terbuka, tetapi menjadi pilihan terakhir. (DOT)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/10/01121042/exxon.teruskan.natuna
Riwayat Hassan Tiro
http://www.myrmnews.com/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=65733
Setelah dibaca, ternyata HT adalah politisi rakus, ujung-ujungnya duit.
Mantan DI/TII pula !
Setelah dibaca, ternyata HT adalah politisi rakus, ujung-ujungnya duit.
Mantan DI/TII pula !
Megawati : 2009 berat
Megawati: 2009 Sulit
PDI-P Lakukan Sosialisasi di Indonesia Timur
Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB Makassar, Kompas - Krisis keuangan global akan membuat kondisi Indonesia pada tahun 2009 menjadi tidak mudah. Dampak yang akan dirasakan Indonesia dapat lebih buruk daripada ketika krisis melanda tahun 1998.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di depan tokoh agama dan masyarakat Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (6/1).
Megawati juga menilai, pemerintah masih belum sungguh yakin untuk menghadapi kondisi berat tersebut.
Mengawali kunjungannya ke Indonesia bagian timur itu, Megawati menegaskan bahwa fakta tersebut harus diungkapkannya bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi kenyataan itu perlu dinyatakan supaya masyarakat siap menghadapinya.
Megawati mengatakan pula, jika masyarakat terbukti mampu melewati krisis tahun 1998, ia yakin masyarakat pun akan mampu melewati krisis keuangan global saat ini.
Kunjungan Megawati ke Indonesia bagian timur kali ini merupakan rangkaian kunjungan silaturahim memperingati Tahun Baru Islam dan mengikat tali kasih sambil merayakan Natal serta Tahun Baru 2009.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Megawati akan menanam benih padi Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara), dan mengunjungi warga Grasberg, Tembagapura (Papua). Dalam kunjungan itu, Megawati antara lain didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung dan Ketua Pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Puan Maharani.
Sosialisasi program
Kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari sosialisasi program PDI-P tentang sembilan bahan pokok (sembako) murah. Program itu, antara lain, dilakukan dengan menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, mempercepat perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, serta meningkatkan operasi pasar untuk menurunkan harga sembako. Selain itu, perlu memperkuat koperasi petani serta membangun lumbung pangan dan bank pertanian.
Dalam rangkaian kunjungan itu, Megawati yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden dari PDI-P juga akan bertemu dengan petani, buruh tambang minyak, guru bantu, serta perawat di Kabupaten Sorong (Papua Barat) serta mengunjungi Puskesmas Banti di Grasberg.
Wakil Ketua DPD PDI-P Sulsel Ferry Latupeirissa di Makassar, Senin, menjelaskan bahwa kunjungan Megawati kali ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Silaturahim dengan masyarakat Indonesia kawasan timur itu penting karena sudah lama dijanjikan. Selain itu, banyak kepala daerah di Indonesia kawasan timur yang diusung oleh PDI-P. (jos/row)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/07/00295711/megawati.2009.sulit
Intimidasi di Aceh
Intimidasi di Aceh
Atribut Parpol dan Caleg Dibakar
Rabu, 7 Januari 2009 | 00:34 WIB Banda Aceh, Kompas - Intimidasi melalui pembakaran kantor, umbul-umbul, baliho, dan berbagai alat peraga kampanye partai politik serta calon anggota legislatif mewarnai proses Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam. Rakyat belum berani melakukan perlawanan atas hal itu.
Panitia Pengawas Pemilu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang baru terbentuk tidak bisa melakukan tindakan apa pun apabila tidak ada laporan dari warga.
Intimidasi di Aceh tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA) Thamren Ananda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Muhammad Ali, dan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Raihan Iskandar, secara terpisah di Banda Aceh, Selasa (6/1).
Peristiwa terakhir adalah pembakaran baliho milik PRA dan dua Kantor Sagoe (Desa) Partai Aceh di Aceh Tenggara oleh orang tidak dikenal.
Thamren mengatakan, intimidasi yang diterima tak cuma penghilangan bendera partai, tetapi juga secara verbal terhadap kadernya dan warga. Mereka diintimidasi untuk tak memilih partai tertentu. Ancaman ini sering kali tak terungkap di media massa.
Raihan menambahkan bahwa akibat intimidasi tersebut, warga sering berharap tidak ada pengurus partai yang datang ke rumahnya. ”Mereka takut dianggap simpatisan partai tertentu. Kalau ketahuan, berbahaya bagi diri dan keluarga mereka,” kata dia lagi.
Muhammad Ali menuturkan, selain penghilangan bendera partai di beberapa lokasi di Bireuen, intimidasi juga diterima calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Mereka diminta tidak melakukan kampanye. Peristiwa itu juga bukan yang pertama kali terjadi.
Thamren menyatakan, intimidasi dan kekerasan seperti itu mencederai demokrasi.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu NAD Nyak Arief Fadillah Syah mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya intimidasi seperti itu. ”Informasinya masih sumir. Kami belum bisa bertindak jika tak ada laporan resmi,” katanya.
Nyak Arief mengingatkan pula bahwa bersaing secara adil adalah hal yang paling baik yang dilakukan parpol untuk menarik simpati massa. Partai dan pihak tertentu yang melakukan intimidasi untuk memenangkan satu golongan bisa mendapatkan hasil yang buruk, yaitu tidak dipilih rakyat.
Raihan menegaskan, yang harus dilakukan masyarakat adalah melakukan perlawanan terhadap intimidasi dari kelompok tertentu tersebut. (mhd)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/07/00342289/intimidasi.di.aceh
Parpol di Aceh laporkan intimidasi
Pemilu di Aceh
Parpol Mulai Laporkan Intimidasi
Kamis, 8 Januari 2009 | 03:00 WIB Banda Aceh, Kompas - Pengurus partai politik mulai melaporkan intimidasi serta pembakaran atribut dan kantor partainya ke Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Laporan yang diserahkan, antara lain, adalah ancaman pembunuhan yang dilakukan melalui layanan pesan singkat kepada calon anggota legislatif atau caleg ataupun pengurus partai politik.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Rakyat Aceh (PRA) Rahmat Djailani, Rabu (7/1) di Banda Aceh, menuturkan, ”Ratusan intimidasi dan ancaman kami terima setiap hari. Sudah saatnya untuk dilaporkan. Kami sudah tidak tahan.”
Didampingi pengurus PRA, Rahmat menyatakan, data Badan Pemenangan Pemilu PRA antara Oktober dan November tahun 2008 saja mencatat 17 kali pembakaran bendera, ancaman agar tidak memasang atribut, dan ancaman pembunuhan. Wilayah pantai timur Aceh adalah yang paling banyak terjadi ancaman.
Intimidasi itu, kata Rahmat, terjadi hampir setiap hari. Dia mendapatkan belasan layanan pesan singkat (SMS) ancaman pembunuhan jika PRA tetap memasang bendera atau masuk wilayah tertentu.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Muhammad Ali juga melaporkan ancaman kepada calegnya. Mereka diminta mengundurkan diri.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) NAD Nyak Arief Fadillah Syah menyatakan tak memberi toleransi jika intimidasi dan pelanggaran itu terbukti terjadi. Pemilu 2009 di Aceh harus dilakukan dalam kondisi yang damai. Rakyat sudah lelah berada dalam kondisi konflik.
Dia juga menyatakan akan melakukan klasifikasi bentuk pelanggaran pemilu itu. Panwaslu tak akan mendiamkan begitu pelanggaran pemilu dilakukan tanpa penyelesaian hukum.
Rahmat berharap pelanggaran pemilu, termasuk intimidasi yang terjadi sebelum tahun 2008, juga diusut kembali. ”Jika pengusutan pelanggaran tak berlaku surut, bagaimana dengan ke depannya?” kata dia.
Nyak Arief meminta warga proaktif melaporkan intimidasi dan pelanggaran. (mhd)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/08/00115921/parpol.mulai.laporkan.intimidasiTyasno : Dikhawatirkan merdeka, Aceh seperti Kosopo
Kembali Tyano Sudarto (mantan KSAD) melontarkan kritik tajam terhadap penyelesaian aceh. Dia mengkhawatirkan Aceh akan bernasib sama dengan Kosovo, yang menjadi negara merdeka hanya beberapa jam setelah partai lokal memenangkan pemilu setempat. Pengakuan Amerika hanya beberapa jam sesudahnya.
Peranan Marti ahtisari di aceh seperti di Kosovo semakin menguatkan kekhawatiran bahwa ada agenda tersembunyi di balik upaya damai RI-GAM.
Indikasi ke arah kemerdekaan aceh sungguh sudah sangat jelas. Baru-baru ini bendera parpol nasional dibakari, kantor partai juga dibakari, dan gambar2 caleg dari partai tertentu dibakari. Demikian juga penurunan bendera merah putih kerap terjadi di aceh seperti ketika Hassan Tiro datang ke aceh. Hassan tiro yang bukan WNI dielu-elukan masyarakat aceh seperti pahlawan. Hassan Tiro juga datang mengunjungi Malaysia yang juga dikenal sebagai basis Gam.
Kamis, 08/01/2009 22:50 WIB
Pertemuan Wakil RI-GAM di Finlandia Harus Diwaspadai
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pertemuan perwakilan RI dan Gerakan Acah Merdeka (GAM) di Finlandia harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga perlu dipertanyakan kepentingan datang dalam pertemuan itu.
"Pertemuan Finlandia harus disikapi dengan kewaspadaan yang tinggi, kewaspadaan nasional. Tanya juga kenapa Sofyan Djalil ke sana, karena dia tak bisa melepaskan statusnya sebagai menteri," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto kepada wartawan di kantornya Jl Ciniru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2009).
Menurut Tyasno, semua pihak ingat dan waspada akan keberadaan pihak asing dalam kasus seperti ini, karena berdasarkan pengalaman ini bisa menjadi masalah disintegritas baru. "Saya setuju kalau kewaspadaan Indonesia ditingkatkan terkait Aceh, karena ada indikasi besar terhadap itu," jelasnya.
Indikasi yang dimaksudkan Tyasno, antara lain adanya upaya intimidasi pihak GAM kepada rakyat, lalu perusakan bendera-bendera partai politik. Selain itu, setelah ditandatangani MoU Helsinki, banyak pejabat Aceh dari gubernur hingga lurah adalah mantan GAM.
Indikasi lainnya dengan kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, terjadi penurunan bendera merah putih. Kunjungannya ke Malaysia, yang juga dikenal sebagai bagian basis pimpinan GAM juga.
Kemudian sering terjadi penurunan semacam pengaruh aparat TNI/Polri di sana. Walau keempat institusi keamanan melakukan patroli bersama pemantau asing, "Justru mereka yang seakan-akan jadi tuan di tanah Indonesia ini," imbuhnya.
Indikasi inilah yang dinilai Tyasno, menyiratkan GAM yang masih ingin ditegakkan dan menguasai keadaan di sana, sehingga perlu diwaspadai. "Apakah benar GAM rela bergabung dengan NKRI. Ataukah sekarang ini hanya taktik mereka yang akhirnya mereka tetap juga meminta kemerdekaan untuk Aceh," ujarnya.
Keterlibatan pihak asing menjadi kekuatiran, khususnya mediator Martti Ahtisaari di Aceh menurut Tyasno cukup beralasan. Dia mencontohkan, keterlibatan Martti Ahtisaari dalam proses perdamaian konflik di Kosovo dan Serbia.
Di Kosovo juga ada partai lokal, yang juga diberi kebebasan yang sama untuk
didirikan. Akibatnya, enam jam setelah pemilu dan mereka dinyatakan menang di Kosovo, mereka langsung menyatakan kemerdekaan.
Pasukan Serbia pun turun tangan menumpas mereka, namun masyarakat Eropa langsung menyatakan dukungan atas Kosovo, lalu segera mengirim setidaknya 2000 pasukannya ke Kosovo.
AS juga langsung menyatakan dukungan atas Kosovo 12 jam sesudahnya. Akhirnya tentara dan pemerintah serbia tak bisa apa-apa dan kosovo merdeka.
"Nah, saya curiga skenario Aceh dan kosovo sama, karena penyelesaian mirip-mirip dan sama-sama diarsiteki Marrti Ahtisaari. Jangan sampai kejadian di Kosovo terjadi juga di Aceh," ungkapnya.
(zal/mad
http://www.detiknews.com/read/2009/01/08/225040/1065430/10/pertemuan-wakil-ri-gam-di-finlandia-harus-diwaspadai
Peranan Marti ahtisari di aceh seperti di Kosovo semakin menguatkan kekhawatiran bahwa ada agenda tersembunyi di balik upaya damai RI-GAM.
Indikasi ke arah kemerdekaan aceh sungguh sudah sangat jelas. Baru-baru ini bendera parpol nasional dibakari, kantor partai juga dibakari, dan gambar2 caleg dari partai tertentu dibakari. Demikian juga penurunan bendera merah putih kerap terjadi di aceh seperti ketika Hassan Tiro datang ke aceh. Hassan tiro yang bukan WNI dielu-elukan masyarakat aceh seperti pahlawan. Hassan Tiro juga datang mengunjungi Malaysia yang juga dikenal sebagai basis Gam.
Kamis, 08/01/2009 22:50 WIB
Pertemuan Wakil RI-GAM di Finlandia Harus Diwaspadai
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pertemuan perwakilan RI dan Gerakan Acah Merdeka (GAM) di Finlandia harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil juga perlu dipertanyakan kepentingan datang dalam pertemuan itu.
"Pertemuan Finlandia harus disikapi dengan kewaspadaan yang tinggi, kewaspadaan nasional. Tanya juga kenapa Sofyan Djalil ke sana, karena dia tak bisa melepaskan statusnya sebagai menteri," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto kepada wartawan di kantornya Jl Ciniru, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2009).
Menurut Tyasno, semua pihak ingat dan waspada akan keberadaan pihak asing dalam kasus seperti ini, karena berdasarkan pengalaman ini bisa menjadi masalah disintegritas baru. "Saya setuju kalau kewaspadaan Indonesia ditingkatkan terkait Aceh, karena ada indikasi besar terhadap itu," jelasnya.
Indikasi yang dimaksudkan Tyasno, antara lain adanya upaya intimidasi pihak GAM kepada rakyat, lalu perusakan bendera-bendera partai politik. Selain itu, setelah ditandatangani MoU Helsinki, banyak pejabat Aceh dari gubernur hingga lurah adalah mantan GAM.
Indikasi lainnya dengan kedatangan Hasan Tiro ke Aceh, terjadi penurunan bendera merah putih. Kunjungannya ke Malaysia, yang juga dikenal sebagai bagian basis pimpinan GAM juga.
Kemudian sering terjadi penurunan semacam pengaruh aparat TNI/Polri di sana. Walau keempat institusi keamanan melakukan patroli bersama pemantau asing, "Justru mereka yang seakan-akan jadi tuan di tanah Indonesia ini," imbuhnya.
Indikasi inilah yang dinilai Tyasno, menyiratkan GAM yang masih ingin ditegakkan dan menguasai keadaan di sana, sehingga perlu diwaspadai. "Apakah benar GAM rela bergabung dengan NKRI. Ataukah sekarang ini hanya taktik mereka yang akhirnya mereka tetap juga meminta kemerdekaan untuk Aceh," ujarnya.
Keterlibatan pihak asing menjadi kekuatiran, khususnya mediator Martti Ahtisaari di Aceh menurut Tyasno cukup beralasan. Dia mencontohkan, keterlibatan Martti Ahtisaari dalam proses perdamaian konflik di Kosovo dan Serbia.
Di Kosovo juga ada partai lokal, yang juga diberi kebebasan yang sama untuk
didirikan. Akibatnya, enam jam setelah pemilu dan mereka dinyatakan menang di Kosovo, mereka langsung menyatakan kemerdekaan.
Pasukan Serbia pun turun tangan menumpas mereka, namun masyarakat Eropa langsung menyatakan dukungan atas Kosovo, lalu segera mengirim setidaknya 2000 pasukannya ke Kosovo.
AS juga langsung menyatakan dukungan atas Kosovo 12 jam sesudahnya. Akhirnya tentara dan pemerintah serbia tak bisa apa-apa dan kosovo merdeka.
"Nah, saya curiga skenario Aceh dan kosovo sama, karena penyelesaian mirip-mirip dan sama-sama diarsiteki Marrti Ahtisaari. Jangan sampai kejadian di Kosovo terjadi juga di Aceh," ungkapnya.
(zal/mad
http://www.detiknews.com/read/2009/01/08/225040/1065430/10/pertemuan-wakil-ri-gam-di-finlandia-harus-diwaspadai
RI-GAM bertemu di Finlandia 4-5 Januari 2009
GAM-RI Kembali Bertemu di Finlandia
/
Senin, 5 Januari 2009 | 12:18 WIB
DEN HAAG, SENIN — Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia (RI) kembali melakukan pertemuan di Helsinki Finlandia untuk membahas sejumlah agenda terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Seperti dilaporkan Lembaga Kantor Berita Antara, pertemuan tertutup tersebut berlangsung di salah satu hotel di Helsinki, Finlandia, selama dua hari yakni pada 4-5 Januari 2009.
Menurut Koordinator World Acehnese Association (WAA) Tarmizi Age, berdasarkan informasi yang ia terima dari salah seorang delegasi GAM, pertemuan ini membahas agenda umum, seperti masalah keamanan dan hak-hak asasi masyarakat Aceh pascakonflik yang melibatkan kedua belah pihak. "Kami dapat informasi kalau pertemuan itu berlangung secara tertutup dan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya umum," jelas Tarmizi.
Sebab itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar dalam pertemuan itu, GAM dan Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kredibilitas MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di Finlandia pada 15 Agustus 2009 demi keberlangsungan perdamaian di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi GAM, di antaranya diwakili Mentroe Malik, Dr Zaini, Ampon Nazar, dan Syamsuddin, juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA). Sementara dari delegasi RI, di antaranya diwakili Menneg BUMN Sofyan Djalil, dr Farid Husain, dan Dirjen Departemen Hukum dan HAM Prof Tuti.
Pertemuan GAM dan RI itu juga, dihadiri Juha Christensen dan Robert dari Yayasan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) Interpeace, Kelle dari Crisis Management Initiative (CMI) dan Pieter Fieth, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM).
MBK
/
Senin, 5 Januari 2009 | 12:18 WIB
DEN HAAG, SENIN — Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia (RI) kembali melakukan pertemuan di Helsinki Finlandia untuk membahas sejumlah agenda terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat Aceh. Seperti dilaporkan Lembaga Kantor Berita Antara, pertemuan tertutup tersebut berlangsung di salah satu hotel di Helsinki, Finlandia, selama dua hari yakni pada 4-5 Januari 2009.
Menurut Koordinator World Acehnese Association (WAA) Tarmizi Age, berdasarkan informasi yang ia terima dari salah seorang delegasi GAM, pertemuan ini membahas agenda umum, seperti masalah keamanan dan hak-hak asasi masyarakat Aceh pascakonflik yang melibatkan kedua belah pihak. "Kami dapat informasi kalau pertemuan itu berlangung secara tertutup dan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya umum," jelas Tarmizi.
Sebab itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar dalam pertemuan itu, GAM dan Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kredibilitas MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di Finlandia pada 15 Agustus 2009 demi keberlangsungan perdamaian di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi GAM, di antaranya diwakili Mentroe Malik, Dr Zaini, Ampon Nazar, dan Syamsuddin, juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA). Sementara dari delegasi RI, di antaranya diwakili Menneg BUMN Sofyan Djalil, dr Farid Husain, dan Dirjen Departemen Hukum dan HAM Prof Tuti.
Pertemuan GAM dan RI itu juga, dihadiri Juha Christensen dan Robert dari Yayasan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) Interpeace, Kelle dari Crisis Management Initiative (CMI) dan Pieter Fieth, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM).
MBK
Tyasno Sudarto : Kemerdekaan Aceh tinggal menunggu waktu
Iklan Sby di TV sungguh menggelikan. Kondisi di Aceh diklaim sebagai keberhasilan Pemerintah Sby. Demikian juga perdamaian di Poso dan Maluku. Padahal perdamaian di tempat terakhir ini sudah tercapai pada masa pemerintahan sebelumnya, dengan diadakannya penjanjian Malino I dan II.
Mengenai Aceh, pendapat terbaru datang dari Mantan KSAD Jend. Tyasno Sudarto. Dia mengatakan apa yg tercapai di Aceh bukanlah suatu prestasi melainkan suatu kegagalan Sby dalam mempertahankan NKRI.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa jika Parpol lokal menang dalam Pemilu nanti, maka kemerdekaan Aceh tinggal menunggu waktu !!!
Selengkapnya...
http://www.detiknews.com/read/2009/0...casila-di-aceh
Selasa, 06/01/2009 05:27 WIB
Tyasno: SBY-JK Ikut Andil Hilangnya Ideologi Pancasila di Aceh
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pemerintahan SBY-JK dinilai ikut andil dalam menghilangkan ideologi Pancasila di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Oleh sebab itu, pemerintahan SBY-JK diminta untuk mengembalikan ideologi itu menjadi dasar kehidupan di negeri Serambi Mekah itu.
"Saya kira pemerintahan SBY-JK tidak perlu malu dan kehilangan muka untuk mengembalikan semangat Pancasila di bumi Aceh," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto di sela-sela acara Catatan Awal Tahun 2009 kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/1/2008) malam.
Menurut Tyasno, bila memang hilangnya nilai-nilai Pancasila di Aceh diakui sebagai kekhilafan. "Yang penting, kalau sudah merasa khilaf, ya kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.
Tyasno mengatakan, apa yang terjadi di NAD saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan semangat Pancasila. Sebab, sejak ditandatangani perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, berbagai aturan yang berlaku di NAD sudah tidak lagi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
"Apalagi sejak awal nota kesepahaman dibuat antara pemerintah dan GAM, Pancasila dan UUD 1945 sudah bukan lagi menjadi dasar perundingan. Dasar dan ideologi negara telah dinodai dan dikhianati dalam pembuatan MoU," jelas tokoh pelopor Gerakan Revolusi Nurani ini.
Tyasno tidak sepakat apa yang telah dicapai pemerintahan SBY-JK di NAD diklaim sebagai keberhasilan. Justru menurutnya, pemerintahan SBY-JK gagal dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk kegagalan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di NAD.
Mantan KSAD diera Presiden Gus Dur ini merasa kuatir dengan seringnya persoalan Aceh selalu di bawa ke luar negeri. Bahkan saat ini telah terjadi pemaksaan kehendak sejumlah mantan GAM kepada warga.
"Kondisi ini mengerikan, apalagi kalau sampai pemilu nanti parpol lokal yang dimotori mantan GAM menang, kemerdekaan sesungguhnya tinggal menunggu waktu," imbuhnya.
(zal/rdf)
Mengenai Aceh, pendapat terbaru datang dari Mantan KSAD Jend. Tyasno Sudarto. Dia mengatakan apa yg tercapai di Aceh bukanlah suatu prestasi melainkan suatu kegagalan Sby dalam mempertahankan NKRI.
Lebih jauh dia mengatakan bahwa jika Parpol lokal menang dalam Pemilu nanti, maka kemerdekaan Aceh tinggal menunggu waktu !!!
Selengkapnya...
http://www.detiknews.com/read/2009/0...casila-di-aceh
Selasa, 06/01/2009 05:27 WIB
Tyasno: SBY-JK Ikut Andil Hilangnya Ideologi Pancasila di Aceh
M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Pemerintahan SBY-JK dinilai ikut andil dalam menghilangkan ideologi Pancasila di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Oleh sebab itu, pemerintahan SBY-JK diminta untuk mengembalikan ideologi itu menjadi dasar kehidupan di negeri Serambi Mekah itu.
"Saya kira pemerintahan SBY-JK tidak perlu malu dan kehilangan muka untuk mengembalikan semangat Pancasila di bumi Aceh," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto di sela-sela acara Catatan Awal Tahun 2009 kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/1/2008) malam.
Menurut Tyasno, bila memang hilangnya nilai-nilai Pancasila di Aceh diakui sebagai kekhilafan. "Yang penting, kalau sudah merasa khilaf, ya kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," tegasnya.
Tyasno mengatakan, apa yang terjadi di NAD saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan semangat Pancasila. Sebab, sejak ditandatangani perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, berbagai aturan yang berlaku di NAD sudah tidak lagi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
"Apalagi sejak awal nota kesepahaman dibuat antara pemerintah dan GAM, Pancasila dan UUD 1945 sudah bukan lagi menjadi dasar perundingan. Dasar dan ideologi negara telah dinodai dan dikhianati dalam pembuatan MoU," jelas tokoh pelopor Gerakan Revolusi Nurani ini.
Tyasno tidak sepakat apa yang telah dicapai pemerintahan SBY-JK di NAD diklaim sebagai keberhasilan. Justru menurutnya, pemerintahan SBY-JK gagal dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk kegagalan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di NAD.
Mantan KSAD diera Presiden Gus Dur ini merasa kuatir dengan seringnya persoalan Aceh selalu di bawa ke luar negeri. Bahkan saat ini telah terjadi pemaksaan kehendak sejumlah mantan GAM kepada warga.
"Kondisi ini mengerikan, apalagi kalau sampai pemilu nanti parpol lokal yang dimotori mantan GAM menang, kemerdekaan sesungguhnya tinggal menunggu waktu," imbuhnya.
(zal/rdf)
Kamis, 01 Januari 2009
Mega "menghilangkan" mobil negara ?
Kamis, 11/12/2008 15:30 WIB
Riwayat Mobil Kepresidenan
Hilang, Ditunda, Mendadak Baru
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Jangan heran bila melihat mobil dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) masih kinclong. Mobil bernopol R1 dan R2 itu baru berumur 2 bulan. Ada kisah panjang dibaliknya.
Mobil baru kepresiden yang dipakai SBY dan JK adalah sedan Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil seharga Rp 6 miliar per unit itu tiba di Tanah Air pada Oktober kemarin. SBY pertama kali memakainya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2008.
Mobil baru protokoler Kepresidenan RI ini bukanlah model paling mutakhir, tapi lansiran 2006. Mungkin ini karena pengadaannya yang telah direncanakan sejak tiga tahun silam.
Rencana pengadaan mobil baru tersebut sempat diungkap Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR tanggal 13 Juni 2005. Fokus rapat sebenarnya lebih tertuju pada pengadaan pesawat khusus Kepresiden RI.
Mengingat rentetan bencana alam dan situasi ekonomi yang kala itu mulai membaik dari krisis ekonomi, pengadaan pesawat khusus dan mobil baru Kepresidenan RI ditunda. Bahkan dalam berbagai kesempatan Presiden SBY menyeru jajarannya mengetatkan ikat pinggang, salah satunya menunda pengadaan kendaraan dinas.
Demi memberi teladan pada bawahannya maka Presiden SBY dan Wapres JK tetap menggunakan mobil dinas lama, Mercedes-Benz S500 L. Sebanyak empat unit mobil warna hitam antipeluru tersebut telah bertugas sejak era pemerintahan Presiden BJ Habibie pada 1998.
Di dalam rapat kerja itu pula, Yusril mengungkap kecurigaan hilangnya dua unit mobil dinas Kepesidenan RI. Yakni saloon Mercedes-Benz S600 dan Mercedes-Benz S600 Pullman yang dihibahkan menajemen PT Gudang Garam pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Perihal hibah mobil Kepresidenan RI itu dibenarkan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, seperti dilansir Gatra edisi September 2005, hibah yang terjadi 2003 itu merupakan inisiatif suami Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas.
Uniknya dua unit sedan antipeluru warna hitam dan biru tua itu tidak terdaftar dalam inventaris Sekretariat Negara. Oleh karena itu pihak Istana Kepresidenan membantah ada mobil Kepresidenan RI yang hilang dan wajar saja bila sedan produksi 2001 itu tidak terparkir di garasi Istana Kepresidenan pasca Megawati lengser.
Hmmm... kira-kira parkir di garasi siapa ya?
(lh/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/11/153056/1052150/10/hilang-ditunda-mendadak-baru
Riwayat Mobil Kepresidenan
Hilang, Ditunda, Mendadak Baru
Luhur Hertanto - detikNews
Mobil baru kepresiden yang dipakai SBY dan JK adalah sedan Mercedes-Benz S600 Guard. Mobil seharga Rp 6 miliar per unit itu tiba di Tanah Air pada Oktober kemarin. SBY pertama kali memakainya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2008.
Mobil baru protokoler Kepresidenan RI ini bukanlah model paling mutakhir, tapi lansiran 2006. Mungkin ini karena pengadaannya yang telah direncanakan sejak tiga tahun silam.
Rencana pengadaan mobil baru tersebut sempat diungkap Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR tanggal 13 Juni 2005. Fokus rapat sebenarnya lebih tertuju pada pengadaan pesawat khusus Kepresiden RI.
Mengingat rentetan bencana alam dan situasi ekonomi yang kala itu mulai membaik dari krisis ekonomi, pengadaan pesawat khusus dan mobil baru Kepresidenan RI ditunda. Bahkan dalam berbagai kesempatan Presiden SBY menyeru jajarannya mengetatkan ikat pinggang, salah satunya menunda pengadaan kendaraan dinas.
Demi memberi teladan pada bawahannya maka Presiden SBY dan Wapres JK tetap menggunakan mobil dinas lama, Mercedes-Benz S500 L. Sebanyak empat unit mobil warna hitam antipeluru tersebut telah bertugas sejak era pemerintahan Presiden BJ Habibie pada 1998.
Di dalam rapat kerja itu pula, Yusril mengungkap kecurigaan hilangnya dua unit mobil dinas Kepesidenan RI. Yakni saloon Mercedes-Benz S600 dan Mercedes-Benz S600 Pullman yang dihibahkan menajemen PT Gudang Garam pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Perihal hibah mobil Kepresidenan RI itu dibenarkan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, seperti dilansir Gatra edisi September 2005, hibah yang terjadi 2003 itu merupakan inisiatif suami Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas.
Uniknya dua unit sedan antipeluru warna hitam dan biru tua itu tidak terdaftar dalam inventaris Sekretariat Negara. Oleh karena itu pihak Istana Kepresidenan membantah ada mobil Kepresidenan RI yang hilang dan wajar saja bila sedan produksi 2001 itu tidak terparkir di garasi Istana Kepresidenan pasca Megawati lengser.
Hmmm... kira-kira parkir di garasi siapa ya?
(lh/iy)
http://www.detiknews.com/read/2008/12/11/153056/1052150/10/hilang-ditunda-mendadak-baru
Pemr Sby ekspor beras
Perdagangan
Ekspor Beras Mulai Juli 2009
Rabu, 24 Desember 2008 | 02:49 WIB Jakarta, Kompas - Perum Bulog akan memulai ekspor beras pada kuartal III-2009. Ekspor beras dilakukan setelah Bulog mendapat kepastian produksi beras 2009 mengacu angka ramalan I dan aram II Badan Pusat Statistik sesuai target.
Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengungkapkan, saat ini banyak pengusaha dari berbagai daerah yang meminta bekerja sama dengan Bulog untuk mengekspor beras.
”Sekarang Bulog adalah satu-satunya lembaga yang diizinkan mengekspor beras. Ekspor dilakukan dari satu pintu agar mudah dikontrol,” ujar Mustafa dalam Evaluasi Akhir Tahun dan Prospek Pangan Indonesia 2009, Selasa (23/12) di Jakarta.
Menurut Mustafa, ekspor bisa dilakukan bila Indonesia surplus produksi beras 5 juta ton. Surplus itu akan tercapai manakala produksi beras sepanjang 2009 mencapai target. Departemen Pertanian menargetkan produksi padi tahun 2009 sebanyak 63,5 juta ton gabah kering giling. Produksi padi 63,5 juta ton GKG itu setara 35,9 juta ton beras bersih. Konsumsi beras nasional per tahun sekitar 30,9 juta ton.
Untuk mencari kepastian surplus produksi 5 juta ton, Bulog akan menunggu penghitungan produksi gabah dan beras oleh BPS dalam angka ramalan (aram) I dan II. Aram I merupakan hasil ramalan produksi padi pada Januari-Desember 2009, mengacu perhitungan produksi tahun sebelumnya. Adapun aram II hasil perhitungan realisasi produksi Januari-April 2009 dan ramalan Mei-Desember 2009.
”Kalau produksi beras dalam aram I naik dan aram II aman, baru ancang-ancang ekspor. Negara tujuan ekspor adalah Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Brunei,” katanya.
Ditanya berapa banyak volume beras yang bisa diekspor dengan surplus produksi 5 juta ton itu, Mustafa memperkirakan antara 1 juta ton dan 1,5 juta ton. ”Ekspor akan dilakukan dalam kualitas beras super, dengan kadar patahan 0-5 persen,” katanya.
Pertimbangan ekspor beras kualitas super karena segmentasi pasar terbatas dan ruang gerak harga luas. Diharapkan devisa yang diperoleh dari ekspor beras lebih besar.
Mengacu harga beras kualitas super di Thailand per 19 Desember 2008 mencapai 500 dollar AS per ton free on board—di mana penjual menanggung biaya pengangkutan sampai pelabuhan pengirim—untuk ekspor 1 juta ton- 1,5 juta ton, devisa yang bisa didapat negara 500 juta dollar AS-750 juta dollar AS. Nilai itu setara dengan Rp 5,525 triliun-Rp 8,29 triliun, dengan kurs rupiah terhadap dollar AS Rp 11.050.
Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan dalam industri perberasan nasional yang telah mampu meningkatkan produksi beras sehingga lepas dari ketergantungan impor.
”Ini merupakan pengulangan ekspor surplus kita 24 tahun lalu (1984),” katanya. Siswono juga menyatakan, sekarang ini misi Bulog telah berubah dan berorientasi pada peningkatan produksi beras dalam negeri berbeda dengan sebelumnya.
Meski demikian, Siswono mengingatkan agar beras yang diekspor hendaknya beras simpanan Bulog yang dihasilkan dari panen tahun sebelumnya. Ekspor jangan dilakukan terhadap beras hasil panen baru, bagaimanapun juga Bulog harus mengutamakan kualitas beras yang bagus untuk kepentingan rakyat Indonesia, seperti untuk raskin. (MAS)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/24/02491758/ekspor.beras.mulai.juli.2009Pemr Sby keluarkan 14 SP3 untuk pembalakan liar (2)
Pembalakan
LSM Persoalkan SP3
Rabu, 24 Desember 2008 | 02:49 WIB Pekanbaru, Kompas - Langkah Kepolisian Daerah Riau mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap 13 dari 14 perusahaan kayu besar di Provinsi Riau mulai menuai kecaman. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau yang merupakan kelompok gabungan organisasi pemerhati lingkungan berniat mempraperadilankan keputusan itu.
”Kami masih melakukan koordinasi dengan organisasi lain untuk mengumpulkan bukti-bukti guna mempraperadilankan kasus ini,” ujar Ketua Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Susanto Kurniawan di Pekanbaru, Selasa (23/12).
Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal (Pol) Hadiatmoko, Senin, mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kepada 13 perusahaan pemilik izin hutan tanaman industri setelah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Suroso. Kejaksaan menyatakan, unsur melawan hukum terhadap tuduhan perusakan lingkungan dan pembalakan liar sulit dibuktikan (Kompas, 23/12).
Berdasarkan keterangan saksi dari Departemen Kehutanan, perusahaan-perusahaan di bawah dua perusahaan pabrik kertas, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), itu tidak melakukan pembalakan liar, sementara Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyatakan tidak ada perusakan lingkungan.
Menurut Susanto, pihaknya yang merupakan pelapor kasus itu pada masa Kepala Polda Riau dijabat Brigadir Jenderal (Pol) Sutjiptadi mengetahui bahwa perusahaan HTI itu memiliki izin. Namun, izin itu bermasalah karena dikeluarkan bupati dengan dasar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/2000. Padahal, izin bupati dikeluarkan setelah keputusan itu dicabut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 34/2002.
”Instruksi presiden juga menegaskan bahwa gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter wajib dilindungi. Sementara di Riau, izin konsesi HTI yang menyalahi itu justru diberikan di areal hutan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 3 meter,” kata Susanto.
Ia menambahkan, izin HTI juga hanya boleh dikeluarkan di lahan tidak produktif, sementara pada kenyataannya izin itu berada pada hutan rimba raya yang memiliki banyak kayu. PT RAPP juga terbukti mengelompokkan kayu log sebagai kayu bahan baku serpih. Itu merupakan penipuan pajak. Kenapa jaksa dan polisi tidak melandaskan tuduhan dari persoalan ini,” kata Susanto.
Secara terpisah, anggota Komisi III DPR asal Riau, Azlaini Agus, merasa heran atas penolakan jaksa terhadap kesaksian pakar dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada tentang pembalakan liar dan perusakan lingkungan di Riau.
”Mengapa jaksa memiliki standar ganda dalam kasus di Riau. Seharusnya jaksa meneruskan kasus ini ke pengadilan agar hakim yang memutus,” katanya.
Di Jakarta, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Selasa, mengatakan, Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau harus menjelaskan kepada publik dasar-dasar penerbitan SP3. Transparansi penting agar publik tidak menafsirkan keputusan hukum tersebut dari berbagai perspektif.
Ia mengatakan, publik membutuhkan keterbukaan informasi agar pro dan kontra dalam kasus ini tidak bercampur antara opini, advokasi, dan dasar hukum penerbitan SP3.
Kasus ini juga bisa menjadi preseden bagi penegak hukum dalam menjalankan operasi serupa di daerah lain.
Merasa lega
Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan terima kasih dengan langkah berani yang dilakukan Polda Riau.
Dengan adanya keputusan SP3 itu, RAPP merasa lega. Diharapkan tidak berapa lama lagi, 1 juta meter kubik kayu yang dibatasi garis polisi akan dapat digunakan lagi.
”Kami bersyukur karena dinyatakan tidak bersalah. Kami berharap bahan baku itu dapat segera kami ambil untuk bahan baku produksi pabrik. Kami juga mengharapkan, setelah kasus ini berakhir, muncul kepastian hukum agar kami dapat bekerja optimal mengatasi ketertinggalan selama ini,” kata Rudi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Wilayah Provinsi Riau Endro Siswoko mengusulkan, pemerintah seyogianya dapat meringankan beban pengusaha perkayuan Riau yang babak belur selama dua tahun sebelum munculnya keputusan SP3.
Sehubungan dengan terbitnya SP3 ”pembalakan liar”, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, saat ditanya pers kemarin, belum mengetahui hal itu. Presiden belum dilapori hal itu. (SAH/HAR/HAM)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/24/02494219/lsm.persoalkan.sp3Sby ambangkan status Exxon di Natuna
Bisnis Migas
Terganjal Status ExxonMobil, Pertamina Tunda Pilih Mitra
Selasa, 23 Desember 2008 | 00:49 WIB Jakarta, Kompas - PT Pertamina menunda pemilihan mitra kerja untuk mengelola Blok Natuna D Alpha. Penundaan dilakukan sampai ada kejelasan mengenai status ExxonMobil sebagai operator lama di blok tersebut.
”Kami minta kejelasan status ExxonMobil kepada pemerintah, terutama menyangkut masalah hukumnya, sudah selesai apa belum, karena ada pihak yang mempermasalahkan itu,” tutur Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, Senin (22/12) di Jakarta.
Semula Pertamina menargetkan pemilihan mitra mereka di Natuna selesai akhir Desember 2008. Ada delapan perusahaan migas internasional yang mengikuti evaluasi.
Menurut Ari, meskipun Pertamina sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro tanggal 6 Juni dan 27 November 2008, sampai saat ini syarat-syarat pengelolaan blok tersebut belum jelas.
Ari mencontohkan porsi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dan kewajiban memasok ke domestik (domestic market obligation/DMO).
”Apakah itu 60 banding 40 seperti yang diminta Pertamina atau bagaimana. Mengenai kewajiban DMO juga belum disebutkan,” ujar Ari.
Indikasi bahwa ExxonMobil merasa mereka masih berhak atas Natuna D Alpha ditunjukkan dengan upaya perusahaan memasukkan rencana pengembangan ke pemerintah.
Ari mengakui sudah diajak bicara oleh ExxonMobil. Mengacu pada kontrak lama antara pemerintah dan ExxonMobil, Pertamina berstatus sebagai mitra dengan porsi kepemilikan blok sebesar 24 persen.
”Tapi kami sudah katakan ke ExxonMobil, kami tidak ikut, silakan saja kalau mereka mau mengajukan,” tutur Ari. Ketidakjelasan tentang status ExxonMobil dan kontraknya di Blok Natuna D Alpha diakui Dirjen Migas Evita Legowo.
Dia mengemukakan, berdasarkan aturan, seharusnya kontraktor yang sudah diputus kontraknya wajib mengembalikan wilayah kerjanya ke pemerintah. Namun, belum pernah ada surat yang menegaskan posisi ExxonMobil setelah pemerintah menyatakan kontraknya selesai di tahun 2005.
Sementara ExxonMobil berpendapat mereka masih berhak atas Natuna D Alpha karena telah mengajukan perpanjangan kontrak untuk lima tahun berikutnya di tahun 2004.
Dengan asumsi itu, ExxonMobil merasa masih berhak atas blok Natuna D Alpha sampai kontraknya berakhir Januari 2009. Evita Legowo mengatakan lagi, soal Natuna masih dalam pembicaraan internal pemerintah. (DOT)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/23/00490048/terganjal.status.exxonmobil.pertamina.tunda.pilih.mitraPemr Sby keluarkan 14 SP3 untuk pembalakan liar
"Pembalakan Liar" Bebas
Sebanyak 2 Juta Meter Kubik Kayu yang Ditahan Akan Dilepas
Selasa, 23 Desember 2008 | 00:17 WIB Pekanbaru, Kompas - Setelah hampir dua tahun terkatung-katung tanpa kepastian hukum, kasus pembalakan liar dan perusakan lingkungan yang dituduhkan kepada 14 perusahaan besar perkayuan di Riau berakhir antiklimaks.
Hari Senin (22/12), secara resmi Kepolisian Daerah Riau mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap 13 perusahaan itu, kecuali terhadap PT Ruas Utama Jaya.
”Kami tidak ditekan oleh pihak mana pun dalam mengambil keputusan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ini. Kami juga tidak disuap untuk mengambil keputusan. Keputusan ini kami ambil secara profesional dan murni untuk memberikan kepastian hukum. Dari dua pasal kumulatif yang kami ajukan, menurut Kejaksaan Tinggi Riau, tidak bisa dibuktikan, karena itu kami harus menghentikan penyidikannya,” ujar Kepala Polda Riau Brigjen (Pol) Hadiatmoko setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Suroso di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Senin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejati Riau Suroso mengungkapkan, pihaknya sudah mengkaji semua aspek hukum berkas perkara yang diserahkan oleh Polda Riau. Hanya saja, sampai detik terakhir, Polda Riau tidak mampu membuktikan ”unsur melawan hukum” dalam pasal-pasal yang dituduhkan.
”Karena unsur itu tidak terpenuhi, tidak mungkin jaksa penuntut umum melimpahkan kasus ini ke pengadilan,” kata Suroso.
Hadiatmoko menambahkan, polisi mengajukan dua tuduhan kumulatif, yakni menyangkut perusakan lingkungan (Undang-Undang Lingkungan Hidup) dan pembalakan liar (Undang-Undang Kehutanan). Pada dasarnya, polisi meyakini adanya pelanggaran UU itu berdasarkan kesaksian pakar kehutanan dan lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Sumatera Utara.
Sebaliknya, kejaksaan meminta agar Polda Riau meminta kesaksian dari instansi resmi negara, yakni Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. ”Berdasarkan keterangan pakar dari Kementerian Lingkungan Hidup, tidak ada kerusakan lingkungan dan, berdasarkan keterangan dari Departemen Kehutanan, perusahaan-perusahaan itu tidak melanggar UU Kehutanan karena perusahaan itu memiliki izin, kecuali PT RUJ yang tidak memiliki izin,” kata Hadiatmoko.
Saat ditanya sebaiknya kasus itu dilimpahkan saja ke pengadilan dan biarkan hakim yang memutus, Suroso tidak sependapat. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membolehkan polisi atau jaksa menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan unsur-unsur yang memberatkan.
Ditanya apakah ia tidak khawatir SP3 itu akan mengusik rasa keadilan di masyarakat, Suroso mengatakan, masyarakat bebas beropini, tetapi keputusan itu sudah sesuai hukum.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau Johny Setiawan Mundung menyesalkan langkah Polda Riau menghentikan penyidikan 13 kasus perusahaan kayu di Riau yang terlibat pembalakan liar.
Langkah Kepala Polda itu, menurut Mundung, lebih memihak kepentingan pengusaha dan merusak rasa keadilan di masyarakat.
Akan dikembalikan
Sebaliknya, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Riau Endro Siswoko bersyukur atas keluarnya SP3 dari Polda Riau. Dengan demikian, kepastian hukum yang selama ini dinantikan oleh pengusaha perkayuan Riau akhirnya telah tiba. ”Sudah terlalu lama kami menanti kepastian hukum ini. Kami berharap kayu-kayu yang disita polisi segera dikembalikan kepada pemiliknya,” kata Endro.
Hadiatmoko mengatakan, kayu-kayu yang disita pasti akan diserahkan kepada pemiliknya. Hanya saja, pengembalian itu masih menunggu hasil kerja tim yang akan dibentuk dalam beberapa hari ini.
Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, jumlah kayu yang disita polisi dan yang dibiarkan terbengkalai di hutan.
Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper Rudi Fajar, sebelumnya, mengatakan, jumlah kayu milik perusahaan dan anak perusahaan PT RAPP mencapai 1 juta meter kubik.
Kasus pembalakan liar yang melibatkan 14 perusahaan besar di Riau terbilang spektakuler di tangan Kepala Polda Riau Brigjen (Pol) Sutjiptadi. Sutjiptadi menyita kayu-kayu dari perusahaan hutan tanaman industri yang berizin dengan dalih perusahaan itu melanggar ketentuan yang dibuat Departemen Kehutanan, yakni Keputusan Menhut Nomor 10.1 Tahun 2000.
Sutjiptadi juga menemukan bukti sebagian kayu itu ditebang di kawasan lindung gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter. (SAH)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/23/00174369/pembalakan.liar.bebas
Langganan:
Postingan (Atom)