Penguasaan pasar domestik turun dari 72% menjadi 23%

Rabu, 28/01/2009 13:35 WIB
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu

Rakernas PDI Perjuangan

Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.

"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).

Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.

"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.

Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.

Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/01/28/133501/1075546/700/bersama-sby-jk-indeks-frustrasi-rakyat-meningkat