Banda Aceh, Kompas - Intimidasi melalui pembakaran kantor, umbul-umbul, baliho, dan berbagai alat peraga kampanye partai politik serta calon anggota legislatif mewarnai proses Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam. Rakyat belum berani melakukan perlawanan atas hal itu.
Panitia Pengawas Pemilu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang baru terbentuk tidak bisa melakukan tindakan apa pun apabila tidak ada laporan dari warga.
Intimidasi di Aceh tersebut dipaparkan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA) Thamren Ananda, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Muhammad Ali, dan anggota Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Raihan Iskandar, secara terpisah di Banda Aceh, Selasa (6/1).
Peristiwa terakhir adalah pembakaran baliho milik PRA dan dua Kantor Sagoe (Desa) Partai Aceh di Aceh Tenggara oleh orang tidak dikenal.
Thamren mengatakan, intimidasi yang diterima tak cuma penghilangan bendera partai, tetapi juga secara verbal terhadap kadernya dan warga. Mereka diintimidasi untuk tak memilih partai tertentu. Ancaman ini sering kali tak terungkap di media massa.
Raihan menambahkan bahwa akibat intimidasi tersebut, warga sering berharap tidak ada pengurus partai yang datang ke rumahnya. ”Mereka takut dianggap simpatisan partai tertentu. Kalau ketahuan, berbahaya bagi diri dan keluarga mereka,” kata dia lagi.
Muhammad Ali menuturkan, selain penghilangan bendera partai di beberapa lokasi di Bireuen, intimidasi juga diterima calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Mereka diminta tidak melakukan kampanye. Peristiwa itu juga bukan yang pertama kali terjadi.
Thamren menyatakan, intimidasi dan kekerasan seperti itu mencederai demokrasi.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu NAD Nyak Arief Fadillah Syah mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya intimidasi seperti itu. ”Informasinya masih sumir. Kami belum bisa bertindak jika tak ada laporan resmi,” katanya.
Nyak Arief mengingatkan pula bahwa bersaing secara adil adalah hal yang paling baik yang dilakukan parpol untuk menarik simpati massa. Partai dan pihak tertentu yang melakukan intimidasi untuk memenangkan satu golongan bisa mendapatkan hasil yang buruk, yaitu tidak dipilih rakyat.
Raihan menegaskan, yang harus dilakukan masyarakat adalah melakukan perlawanan terhadap intimidasi dari kelompok tertentu tersebut. (mhd)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/07/00342289/intimidasi.di.aceh
Tidak ada komentar:
Posting Komentar