Kamis, 1 November 2007
Naik 10 Kali Lipat
Biaya Pemilu 2009 Capai Rp47,9 T
JAKARTA - Demokrasi harus kita bayar mahal. Tak hanya proses panjang yang membutuhkan martil korban jiwa, tapi juga biaya finansial. Untuk penyelenggaraan Pemilu 2009, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (31/10) mengusulkan anggaran Rp 47,9 triliun.
Artinya, anggaran tersebut membengkak hampir sepuluh kali lipat karena dana Pemilu 2004 hanya sekitar Rp 4,4 triliun. Rincian dana penyelenggaraan Pemilu 2004 adalah Rp 3,8 triliun dari APBN dan tambahan dari instrumen APBD Rp 600 miliar.
Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari menuturkan, usul anggaran pemilu tersebut akan digunakan untuk dua tahun anggaran. Yakni, persiapan pemilu pada 2008 sebesar Rp 18,6 triliun dan anggaran pada 2009 Rp 29,3 triliun. ''Jadi, dalam dua tahun, anggaran yang dibutuhkan Rp 47,9 triliun,'' jelasnya.
Untuk diketahui, dana tersebut bakal cukup menguras APBN. Untuk diketahui, RAPBN 2008 yang sudah dipleno di DPR mencapai Rp 836 triliun.
Hafiz yang baru sepekan dilantik menjadi ketua KPU tersebut menuturkan hal itu usai rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin. Hadir Menko Polhukam Widodo A.S., Mendagri Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Dana Rp 47,9 triliun itu dialokasikan untuk KPU pusat, 33 KPU provinsi, 456 KPU kabupaten/kota, 5.622 panitia pemungutan kecamatan, 138 panitia pemilihan luar negeri, serta 77.757 panitia pemilihan kelurahan.
Menurut mantan ketua KPU Kalimantan Selatan itu, rincian alokasi anggaran pelaksanaan Pemilu 2009 terdiri atas biaya pelaksanaan pemilu di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) Rp 8,2 triliun; panitia pemilihan kecamatan (PPK) Rp 437,6 miliar; serta panitia pemungutan suara luar negara (PPLN) Rp 43 miliar.
Selain itu, anggaran pemutakhiran data pemilih (Rp 479 miliar), anggaran operasional Setjen KPU (Rp 2,2 triliun), anggaran operasional KPUD provinsi (Rp 528 miliar), dan anggaran operasional KPU kabupaten/kota (Rp 2,5 triliun).
Hafiz mengakui adanya pembengkakan anggaran yang cukup fantastis tersebut. Menurut dia, ada sembilan komponen anggaran yang menyebabkan biaya pemilu membengkak dibandingkan Pemilu 1999 maupun 2004.
Sembilan komponen itu, antara lain, sosialisasi pemilu yang dilakukan seluruh elemen penyelenggara pemilu hingga tingkat KPPS. Pada pemilu sebelumnya, sosialisasi pemilu hanya dilakukan KPU pusat.
Faktor lain adalah tahap pemutakhiran data pemilih oleh KPPS serta penambahan partai politik peserta pemilu. ''Kalau jumlah parpol peserta pemilu sampai 50 parpol, salinan data hasil perhitungan suara yang diserahkan kepada saksi-saksi partai juga akan meningkat. Otomatis juga membutuhkan dana tambahan,'' ungkapnya.
Komponen lain penyumbang pembengkakan anggaran adalah formalisasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bappilu). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU ditugaskan membentuk Bappilu maksimal lima bulan setelah KPU. ''Berbeda dari Panwaslu yang bersifat ad hoc (sementara), Bappilu akan bertugas selama lima tahun,'' jelas Hafiz.
Pembengkakan anggaran juga disebabkan adanya pemekaran wilayah yang membuat KPU pusat harus membentuk KPUD di setiap provinsi dan kabupaten/kota baru. Pemekaran wilayah juga menyebabkan penambahan daerah pemilihan serta jumlah anggota DPR/DPRD. ''Faktor lain adalah penambahan jumlah penduduk yang berhak memilih dalam pemilu dan peningkatan harga peralatan serta distribusi pemilu,'' katanya.
Dia menuturkan, usul dana penyelenggaraan Pemilu 2009 tersebut memang dibuat KPU periode 2002-2007 yang ditandatangani Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti.
Menanggapi presentasi KPU tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar KPU dan Departemen Dalam Negeri melakukan berbagai upaya untuk menghemat dana pemilu. Karena itu, Depdagri dan KPU akan membentuk tim kecil di bawah koordinasi Mendagri Mardiyanto untuk membahasnya.
Mardiyanto menuturkan, komponen anggaran yang paling mungkin dipangkas adalah pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Pada Pemilu 2004, jumlah TPS mencapai 684.477 buah. Satu TPS mencakup 300 pemilih. ''Bila pada Pemilu 2009 satu TPS menampung 600 hingga 1.000 pemilih, akan terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar,'' tegasnya.
Efisiensi anggaran tersebut, antara lain, berupa pengurangan biaya untuk petugas, biaya pendirian TPS, logistik pemilu, serta biaya distribusi.
Selain pengurangan TPS, kata Mardiyanto, Kalla meminta ukuran dan kualitas surat suara disederhanakan dibandingkan Pemilu 2004.
Upaya-upaya memangkas anggaran biaya pemilu tanpa melanggar ketentuan dalam RUU Pemilu tersebut akan dibahas tim kecil yang dia pimpin. ''Ukuran keberhasilan pemilu legislatif akan diaplikasikan dalam pemilu presiden,'' jelasnya.
Mardiyanto menuturkan, pengurangan anggaran pemilu juga terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat. Berbeda dari pembiayaan Pemilu 1999 dan 2004 yang berasal dari APBN dan APBD, biaya Pemilu 2009 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui alokasi APBN. (noe/jpnn)
Selasa, 14 April 2009
Pemilu 2009 terburuk
Manajemen Pemilu 2009 Terburuk
Kinerja KPU Merosot
Sabtu, 11 April 2009 | 03:04 WIB Demikian pernyataan Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Jumat (11/4), yang disampaikan Koordinator dan Sekretaris Jenderal Tepi Indonesia Jeirry Sumampow dan Aziz Hakim.
Menurut Tepi, kinerja yang buruk ini berakibat pada penyediaan logistik yang kacau karena data pemilih yang amburadul serta pelaksanaan pemungutan suara yang tidak profesional karena kurangnya bimbingan petugas dalam teknis pelaksanaan pemungutan suara di lapangan.
Menurut Jeirry, dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadikan suara yang terbanyak sebagai landasan bagi penentuan calon terpilih, kejadian surat suara yang tertukar patut disesalkan. Hal ini membuat masyarakat yang ingin memberikan hak suaranya secara langsung mengalami kesulitan saat mencontreng calon yang diinginkan. Seharusnya, tertukarnya surat suara tentu tidak bisa ditoleransi dengan Surat Edaran KPU Nomor 676/ KPU/IV/2009.
”Dengan mengeluarkan SE tersebut, menunjukkan KPU ingin menutupi kelemahannya dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan semangat keputusan MK,” ujar Jeirry.
Banyaknya pelanggaran yang ditemukan, baik oleh masyarakat, pemantau, maupun partai politik, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 ini menunjukkan kinerja pengawasan yang belum maksimal. Terbukti, masih merebaknya politik uang hingga intimidasi yang dialami pemilih.
Secara terpisah, ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Isharyanto, menilai kinerja KPU dan kualitas manajemen Pemilu Legislatif 2009 tidak hanya buruk, tetapi jauh merosot dibandingkan penyelenggaraan Pemilu 2004 lalu.
”Yang paling kentara adalah soal DPT. Benar-benar amburadul. Sampai sekarang belum dijelaskan KPU secara transparan kepada publik, kenapa persoalan DPT bisa seperti itu,” ujarnya,
Banyaknya laporan tentang pelanggaran dan kecurangan pasca-Pemilu Legislatif 2009, menurut Isharyanto, menunjukkan dua hal. Pertama, soal legitimasi pemilu. Kedua, soal kompleksitas independensi KPU.
Soal isu legitimasi pemilu, sebetulnya jauh-jauh hari potensi-potensi pelanggaran disuarakan oleh publik, tetapi kenyataannya hal itu tidak dikelola dengan baik oleh KPU.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/11/03044840/manajemen.pemilu.2009.terburuk
Pemr Sby gelembungkan stimulus ?
Selasa, 14/04/2009 11:12 WIB
Emir Moeis: Pertemuan Four Seasons Inisiatif Depkeu
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Siapa inisiator pertemuan di Hotel Four Season untuk membahas dana stimulus? Para politisi yang namanya dikaitkan dengan kasus ini saling tuding menuding. Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis menyatakan pertemuan merupakan inisiatif Departemen Keuangan (Depkeu).
"Dari Depkeu, bukan dari Panggar," kata Emir Moeis sebelum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2009).
Menurut Emir, pertemuan pada 19 Februari 2009 itu bukan atas nama Panggar DPR. Karenanya pertemuan dianggap pertemuan biasa.
Emir juga mengaku tidak menghadiri dan mengetahui pertemuan itu. Sebab dia tidak diundang.
Tapi kenapa ada kenaikan anggaran dana stimulus Rp 2 triliun itu? "Tidak ada penggelembungan itu. Saya belum tahu isi pertemuan Four Seasons," tandasnya.
Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan bandara dan dermaga di kawasan Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal, mengaku pertemuan di Four Seasons atas inisiatif Wakil Panitia Anggaran Jhonny Allen.
Jhonny Allen, usai diperiksa KPK, Senin (13/4/2009) kemarin menyatakan, pertemuan di Four Season merupakan pertemuan informal untuk menyamakan persepsi yakni karena adanya persoalan global yang mempengaruhi APBN.
"Tidak ada apa-apa di sana. Kita di sana untuk menyamakan persepsi," ujarnya.
(nik/iy)
Emir Moeis: Pertemuan Four Seasons Inisiatif Depkeu
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Siapa inisiator pertemuan di Hotel Four Season untuk membahas dana stimulus? Para politisi yang namanya dikaitkan dengan kasus ini saling tuding menuding. Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis menyatakan pertemuan merupakan inisiatif Departemen Keuangan (Depkeu).
"Dari Depkeu, bukan dari Panggar," kata Emir Moeis sebelum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2009).
Menurut Emir, pertemuan pada 19 Februari 2009 itu bukan atas nama Panggar DPR. Karenanya pertemuan dianggap pertemuan biasa.
Emir juga mengaku tidak menghadiri dan mengetahui pertemuan itu. Sebab dia tidak diundang.
Tapi kenapa ada kenaikan anggaran dana stimulus Rp 2 triliun itu? "Tidak ada penggelembungan itu. Saya belum tahu isi pertemuan Four Seasons," tandasnya.
Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan bandara dan dermaga di kawasan Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal, mengaku pertemuan di Four Seasons atas inisiatif Wakil Panitia Anggaran Jhonny Allen.
Jhonny Allen, usai diperiksa KPK, Senin (13/4/2009) kemarin menyatakan, pertemuan di Four Season merupakan pertemuan informal untuk menyamakan persepsi yakni karena adanya persoalan global yang mempengaruhi APBN.
"Tidak ada apa-apa di sana. Kita di sana untuk menyamakan persepsi," ujarnya.
(nik/iy)
47 juta warga tidak menggunakan hak pilihnya
Selasa, 14/04/2009 18:12 WIB
47 Juta Warga Tak Bisa Nyontreng
3 LSM Ancam Gugat SBY & KPU
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Carut marut penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 mengakibatkan 47 juta warga negara tidak bisa menggunakan hak politiknya. Oleh karenanya, tiga LSM di bidang hukum dan pemantauan pemilu akan mengajukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah.
"Pemerintah dan penyelenggara pemilu masih diberikan toleransi, jika dalam waktu 7 hari hak rakyat dikembalikan dalam bentuk pemilu susulan, maka gugatan itu batal dilayangkan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers bersama dengan PBHI, KIPP dan LBH Apik di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Patra juga menegaskan, agar pemerintah dan KPU tidak lari dari tanggung jawabnya. "Sebab pemilu ini adalah di bawah kontrol eksekutif pemerintah pusat dan daerah. Jadi wajar bila kami menggugat pemerintah, pemerintah daerah dan KPU terkait kerancuan penyusunan DPT ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PBHI Syamsuddin Radjab menjelaskan, banyak fakta di lapangan mengindikasikan KPU tidak independen dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary melakukan pencontrengan di TPS SBY dengan alasan ingin melakukan monitoring pemilu.
"Tidak masuk akal Ketua KPU jauh-jauh memonitor pemilu di Cikeas. Apakah ketua KPU ingin menjadi menteri agama?" ujarnya seraya bertanya.
Indikasi lainnya, lanjut Radjab, hal yang menguatkan KPU tidak netral adalah saat mengesahkan surat suara yang tertukar antar provinsi atau daerah. "Selanjutnya, kami menduga kisruh DPT ini dilakukan secara sengaja untuk memenangkan parpol tertentu. Ini membuktikan KPU tidak professional dan tidak
netral," tandasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Patra juga menambahkan, gugatan warga negara (Citizen Law Suit) akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan ini, kami hendak menyampaikan secara terbuka pemberitahuan (notifikasi) kepada para pihak yang akan kami ajukan sebagai pihak tergugat, yaitu Presiden, Mendagri, Pemda, KPU, KPUD hingga PPK dan PPS," ungkapnya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan hilangnya hak penggugat sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sesuai pasal 4 UU 10/2008 dan UU No 22/2007.
( zal / iy )
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/14/181213/1115454/700/3-lsm-ancam-gugat-sby-kpu
47 Juta Warga Tak Bisa Nyontreng
3 LSM Ancam Gugat SBY & KPU
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Carut marut penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 mengakibatkan 47 juta warga negara tidak bisa menggunakan hak politiknya. Oleh karenanya, tiga LSM di bidang hukum dan pemantauan pemilu akan mengajukan gugatan warga negara (Citizen Law Suit) kepada pemerintah.
"Pemerintah dan penyelenggara pemilu masih diberikan toleransi, jika dalam waktu 7 hari hak rakyat dikembalikan dalam bentuk pemilu susulan, maka gugatan itu batal dilayangkan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam jumpa pers bersama dengan PBHI, KIPP dan LBH Apik di kantornya, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2009).
Dalam kesempatan itu, Patra juga menegaskan, agar pemerintah dan KPU tidak lari dari tanggung jawabnya. "Sebab pemilu ini adalah di bawah kontrol eksekutif pemerintah pusat dan daerah. Jadi wajar bila kami menggugat pemerintah, pemerintah daerah dan KPU terkait kerancuan penyusunan DPT ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PBHI Syamsuddin Radjab menjelaskan, banyak fakta di lapangan mengindikasikan KPU tidak independen dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary melakukan pencontrengan di TPS SBY dengan alasan ingin melakukan monitoring pemilu.
"Tidak masuk akal Ketua KPU jauh-jauh memonitor pemilu di Cikeas. Apakah ketua KPU ingin menjadi menteri agama?" ujarnya seraya bertanya.
Indikasi lainnya, lanjut Radjab, hal yang menguatkan KPU tidak netral adalah saat mengesahkan surat suara yang tertukar antar provinsi atau daerah. "Selanjutnya, kami menduga kisruh DPT ini dilakukan secara sengaja untuk memenangkan parpol tertentu. Ini membuktikan KPU tidak professional dan tidak
netral," tandasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, Patra juga menambahkan, gugatan warga negara (Citizen Law Suit) akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan ini, kami hendak menyampaikan secara terbuka pemberitahuan (notifikasi) kepada para pihak yang akan kami ajukan sebagai pihak tergugat, yaitu Presiden, Mendagri, Pemda, KPU, KPUD hingga PPK dan PPS," ungkapnya.
Gugatan tersebut berkaitan dengan hilangnya hak penggugat sebagai warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sesuai pasal 4 UU 10/2008 dan UU No 22/2007.
( zal / iy )
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/14/181213/1115454/700/3-lsm-ancam-gugat-sby-kpu
Kamis, 05 Maret 2009
Imbal hasil obligasi RI meningkat
Dana Global Menyusut
Waspadai Beban Utang yang Kian Berat
Kamis, 5 Maret 2009 | 04:43 WIB
”Dengan demikian, terjadi penurunan dana yang dialirkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sekitar 400 miliar dollar AS,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja dengan Panitia Adhoc II dan IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Sri Mulyani, akibat ketatnya likuiditas yang tersedia, imbal hasil (
Hal tersebut terjadi sejak 26 Februari 2009, atau saat obligasi global Pemerintah Indonesia diterbitkan, hingga saat ini.
”Peningkatan imbal hasil itu juga disebabkan memburuknya perekonomian, yang ditunjuk-
Menteri Keuangan menolak pendapat sebagian kalangan yang menyatakan bahwa imbal hasil yang diberikan pemerintah atas dua seri obligasi global yang diterbitkan 26 Februari 2009 terlalu tinggi. Setiap keputusan imbal hasil, diserahkan kepada mekanisme pasar.
”Artinya,
Obligasi Pemerintah Indonesia yang diterbitkan 26 Februari 2009 tersebut dilepas dengan tenor lima dan 10 tahun. Untuk
yang jatuh tempo lima tahun, diserap pasar senilai 1 miliar dollar AS, dengan
Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan bahwa akibat penerbitan kedua seri obligasi tersebut, beban utang Indonesia kian berat. Tingginya
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad H Wibowo menegaskan, setiap tahun jumlah obligasi yang diterbitkan semakin besar untuk menutup pembayaran pokok dan bunga obligasi yang diterbitkan sebelumnya.
Pada tahun 2002, Indonesia hanya menerbitkan obligasi Rp 2 triliun, lalu naik Rp 11,5 triliun, hingga sekarang sudah Rp 150 triliun. ”Pembayaran pokok dan bunga obligasi ditutup dengan penjualan obligasi baru,” ujar-
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/05/04430786/dana.global.menyusut.
Ngutang dari Bank Dunia, saldo nya 1.667 T
Utang dari Bank Dunia
Posisi Utang Mencapai Rp 1.667 Triliun
Kamis, 5 Maret 2009 | 05:31 WIB
Dana itu efektif dipakai apabila mobilisasi dana dari penerbitan surat utang negara di pasar domestik maupun internasional mengalami kondisi harga yang sangat mahal atau tidak rasional, atau kesulitan mengakses pasar karena likuiditasnya tidak ada.
”Sebenarnya situasi hari-hari ini sudah kategori bisa mencairkan pinjaman itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (4/3) di Jakarta.
Per 31 Januari 2009, total utang Indonesia mencapai Rp 1.667 triliun atau 30 persen lebih dari produk domestik bruto. Utang tersebut berupa pinjaman Rp 740 triliun dan surat berharga Rp 920 triliun.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah lebih berorientasi pada penerbitan surat berharga untuk menutup defisit anggaran dan menurunkan pinjaman luar dari lembaga keuangan atau negara dalam kerangka multilateral atau bilateral. Namun, karena meledaknya krisis keuangan global, pinjaman surat berharga menjadi lebih mahal sehingga ada kecenderungan pemerintah kembali pada pinjaman langsung. Pemerintah memperkirakan target defisit anggaran tidak lebih dari 2,6 persen tetap bisa dipenuhi.
Pejabat Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Chris Hoban mengatakan, fasilitas pinjaman siaga ini baru pertama kali dilakukan Bank Dunia. ”Indonesia jadi model percontohan fasilitas pinjaman siaga semacam ini. Bank Dunia sangat optimistis dengan perencanaan Indonesia mengatasi krisis,” ujarnya.
Pinjaman dari Bank Dunia itu akan digunakan untuk mendukung paket stimulus fiskal Rp 73,3 triliun. Indonesia mendapatkan komitmen serupa dari Pemerintah Australia 1 miliar dollar AS, Jepang 1,5 miliar dollar AS, dan Bank Pembangunan Asia 1 miliar dollar AS. Semuanya untuk tahun 2009-2010.
Sri Mulyani menilai jumlah pinjaman siaga yang sudah didapat Indonesia cukup memadai untuk memenuhi program stimulus fiskal tahun ini. ”Pemberi pinjaman mengharapkan tidak dihabiskan tahun ini,” ujarnya.
Namun, Indonesia akan tetap menjaga akses terhadap pasar keuangan internasional. Indonesia telah menerbitkan obligasi global sejumlah 3 miliar dollar AS.
Menteri Keuangan menegaskan, apabila dinilai masih mungkin, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bisa membahas stimulus lanjutan. ”Saat ini posisinya pemerintah akan menjalankan yang sudah disepakati dan melihat realisasi sepanjang semester pertama,” ujar Sri Mulyani menjelaskan.
Stimulus Rp 73,3 triliun baru akan berjalan pekan-pekan ini. Efek stimulus akan terlihat pada kuartal II tahun 2009.
Maret, Kondisi ekonomi memburuk
Kondisi Perekonomian Semakin Buruk
Pertumbuhan Ekonomi Maksimal Hanya 4 Persen
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Para pencari kerja antre untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada salah satu perusahaan dalam bursa karier di Graha ITS Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3). Bursa kerja yang berlangsung hingga hari ini diadakan di kampus sebagai upaya menjembatani kebutuhan pencari kerja dan perusahaan yang masih mempunyai lowongan pekerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja.
Kamis, 5 Maret 2009 | 05:37 WIB
Jakarta, Kompas - Kondisi perekonomian global yang lebih buruk dari perkiraan membuat pertumbuhan ekonomi domestik kian lambat. Prediksi pertumbuhan 2009 pun kembali diturunkan. Untuk menahan pelambatan lebih dalam, suku bunga acuan dipangkas 50 basis poin menjadi 7,75 persen.
Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta, menyebutkan, perkembangan ekonomi global menunjukkan pelambatan lebih dalam, tecermin dari merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar daripada perkiraan. Kondisi pasar keuangan global pun masih sangat rapuh dengan semakin banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia.
Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga mengingatkan, perekonomian domestik pun akhirnya juga melambat lebih dalam. Ini tecermin dari penurunan nilai ekspor dan timbulnya sentimen negatif terhadap pasar keuangan domestik, yang ujungnya memengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan.
Badan Pusat Statistik, misalnya, melaporkan nilai ekspor Januari 2009 anjlok 17,7 persen terhadap Desember 2008. Jatuhnya nilai ekspor membawa konsekuensi antara lain melemahnya kinerja sektor usaha penyerap tenaga kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja pada sektor industri yang berorientasi ekspor. Ini akhirnya menimbulkan efek menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Padahal, ekspor dan konsumsi rumah tangga merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Rendahnya daya beli mulai tampak pada anjloknya penjualan kendaraan bermotor, semen, dan alat elektronik.
Investasi tidak bergerak
Kondisi perekonomian makin parah karena investasi tak bergerak dan belanja konsumsi pemerintah belum berjalan optimal.
Macetnya investasi dan kegiatan sektor riil terlihat dari posisi kredit yang turun 2,1 persen dari Rp 1.300 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp 1.273 triliun per Januari 2009. Seretnya penyaluran kredit makin diperparah oleh kekhawatiran perbankan terhadap meningkatnya kredit bermasalah.
Menyikapi situasi ini, BI pun menurunkan level pertumbuhan ekonomi dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Angka 4 persen itu pun bersifat pesimistis karena berpotensi besar turun lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka proyeksi 4,5 persen masih bisa turun karena ekspor negatif. Kalau titik keseimbangan pertumbuhan lebih rendah, tentu konsekuensinya beberapa target pembangunan tidak tercapai.
Tanda pelambatan ekonomi kian jelas setelah Ditjen Pajak mengumumkan realisasi penerimaan pajak Januari 2009. Penerimaan pajak nonmigas Rp 34,288 triliun, hanya tumbuh 5 persen dibanding Januari 2008.
”Ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak melambat. Pada kondisi normal, 18-20 persen per bulan,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution.
Data perekonomian terkini menunjukkan tidak ada satu indikator fundamental perekonomian pun yang bisa menerbitkan optimisme.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang menjadi jendela perekonomian di dunia internasional terus tertekan. Tidak hanya oleh penurunan ekspor yang drastis, tetapi juga karena masih berlanjutnya penjualan aset-aset rupiah oleh investor asing di pasar modal dan pasar uang.
Defisit ganda pun kini terjadi, yakni dalam transaksi perdagangan dan transaksi modal dan keuangan.
Permintaan dollar AS yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya telah melemahkan rupiah ke level Rp 12.033 per dollar AS pada penutupan perdagangan di BI kemarin. Level ini merupakan yang terburuk sejak Desember 2008.
Memburuknya neraca pembayaran dan juga pelemahan nilai tukar membuat cadangan devisa tergerus. Posisi kini sebesar 50,56 miliar dollar AS, turun dibandingkan Juli 2008, yang tercatat 60,56 miliar dollar AS.
Makin lambat
Sejumlah pengamat menilai perekonomian Indonesia bakal makin lambat dari perkiraan semula. ”Mencapai 3 persen saja sudah hebat karena negara tetangga akan tumbuh negatif,” kata pengamat moneter dan perbankan Iman Sugema.
Apalagi stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun dan stimulus moneter berupa penurunan suku bunga acuan (BI Rate) pun diragukan efektivitasnya.
Menurut Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, stimulus fiskal kemungkinan besar terhambat oleh lambatnya penyerapan anggaran.
Kebijakan moneter pun terhadang banyak hambatan, salah satunya transmisi suku bunga. Sejak Desember 2008, BI Rate telah dipangkas 175 basis poin, tetapi suku bunga kredit hanya turun sekitar 50 basis poin.
Tingginya biaya dana, rendahnya efisiensi bank, kekhawatiran meningkatnya kredit bermasalah, dan tekanan pemilik agar bank tetap memperoleh keuntungan membuat manajemen bank tetap mematok suku bunga kredit yang tinggi, sekitar 16 persen per tahun.
Iman menyarankan, dalam situasi seperti ini, BI harus mendorong perbankan lebih keras berekspansi ke sektor usaha mikro dan kecil, yang telah terbukti tahan menghadapi gejolak.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara menyarankan agar mempercepat pengeluaran pemerintah dan penurunan suku bunga untuk usaha yang prospektif. (FAJ/DOT/REI/OIN)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/05/05371536/kondisi.perekonomian.semakin.buruk
Pertumbuhan Ekonomi Maksimal Hanya 4 Persen
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Para pencari kerja antre untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada salah satu perusahaan dalam bursa karier di Graha ITS Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3). Bursa kerja yang berlangsung hingga hari ini diadakan di kampus sebagai upaya menjembatani kebutuhan pencari kerja dan perusahaan yang masih mempunyai lowongan pekerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja.
Kamis, 5 Maret 2009 | 05:37 WIB
Jakarta, Kompas - Kondisi perekonomian global yang lebih buruk dari perkiraan membuat pertumbuhan ekonomi domestik kian lambat. Prediksi pertumbuhan 2009 pun kembali diturunkan. Untuk menahan pelambatan lebih dalam, suku bunga acuan dipangkas 50 basis poin menjadi 7,75 persen.
Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta, menyebutkan, perkembangan ekonomi global menunjukkan pelambatan lebih dalam, tecermin dari merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar daripada perkiraan. Kondisi pasar keuangan global pun masih sangat rapuh dengan semakin banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia.
Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga mengingatkan, perekonomian domestik pun akhirnya juga melambat lebih dalam. Ini tecermin dari penurunan nilai ekspor dan timbulnya sentimen negatif terhadap pasar keuangan domestik, yang ujungnya memengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan.
Badan Pusat Statistik, misalnya, melaporkan nilai ekspor Januari 2009 anjlok 17,7 persen terhadap Desember 2008. Jatuhnya nilai ekspor membawa konsekuensi antara lain melemahnya kinerja sektor usaha penyerap tenaga kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja pada sektor industri yang berorientasi ekspor. Ini akhirnya menimbulkan efek menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Padahal, ekspor dan konsumsi rumah tangga merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi.
Rendahnya daya beli mulai tampak pada anjloknya penjualan kendaraan bermotor, semen, dan alat elektronik.
Investasi tidak bergerak
Kondisi perekonomian makin parah karena investasi tak bergerak dan belanja konsumsi pemerintah belum berjalan optimal.
Macetnya investasi dan kegiatan sektor riil terlihat dari posisi kredit yang turun 2,1 persen dari Rp 1.300 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp 1.273 triliun per Januari 2009. Seretnya penyaluran kredit makin diperparah oleh kekhawatiran perbankan terhadap meningkatnya kredit bermasalah.
Menyikapi situasi ini, BI pun menurunkan level pertumbuhan ekonomi dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Angka 4 persen itu pun bersifat pesimistis karena berpotensi besar turun lagi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka proyeksi 4,5 persen masih bisa turun karena ekspor negatif. Kalau titik keseimbangan pertumbuhan lebih rendah, tentu konsekuensinya beberapa target pembangunan tidak tercapai.
Tanda pelambatan ekonomi kian jelas setelah Ditjen Pajak mengumumkan realisasi penerimaan pajak Januari 2009. Penerimaan pajak nonmigas Rp 34,288 triliun, hanya tumbuh 5 persen dibanding Januari 2008.
”Ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak melambat. Pada kondisi normal, 18-20 persen per bulan,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution.
Data perekonomian terkini menunjukkan tidak ada satu indikator fundamental perekonomian pun yang bisa menerbitkan optimisme.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang menjadi jendela perekonomian di dunia internasional terus tertekan. Tidak hanya oleh penurunan ekspor yang drastis, tetapi juga karena masih berlanjutnya penjualan aset-aset rupiah oleh investor asing di pasar modal dan pasar uang.
Defisit ganda pun kini terjadi, yakni dalam transaksi perdagangan dan transaksi modal dan keuangan.
Permintaan dollar AS yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya telah melemahkan rupiah ke level Rp 12.033 per dollar AS pada penutupan perdagangan di BI kemarin. Level ini merupakan yang terburuk sejak Desember 2008.
Memburuknya neraca pembayaran dan juga pelemahan nilai tukar membuat cadangan devisa tergerus. Posisi kini sebesar 50,56 miliar dollar AS, turun dibandingkan Juli 2008, yang tercatat 60,56 miliar dollar AS.
Makin lambat
Sejumlah pengamat menilai perekonomian Indonesia bakal makin lambat dari perkiraan semula. ”Mencapai 3 persen saja sudah hebat karena negara tetangga akan tumbuh negatif,” kata pengamat moneter dan perbankan Iman Sugema.
Apalagi stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun dan stimulus moneter berupa penurunan suku bunga acuan (BI Rate) pun diragukan efektivitasnya.
Menurut Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, stimulus fiskal kemungkinan besar terhambat oleh lambatnya penyerapan anggaran.
Kebijakan moneter pun terhadang banyak hambatan, salah satunya transmisi suku bunga. Sejak Desember 2008, BI Rate telah dipangkas 175 basis poin, tetapi suku bunga kredit hanya turun sekitar 50 basis poin.
Tingginya biaya dana, rendahnya efisiensi bank, kekhawatiran meningkatnya kredit bermasalah, dan tekanan pemilik agar bank tetap memperoleh keuntungan membuat manajemen bank tetap mematok suku bunga kredit yang tinggi, sekitar 16 persen per tahun.
Iman menyarankan, dalam situasi seperti ini, BI harus mendorong perbankan lebih keras berekspansi ke sektor usaha mikro dan kecil, yang telah terbukti tahan menghadapi gejolak.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara menyarankan agar mempercepat pengeluaran pemerintah dan penurunan suku bunga untuk usaha yang prospektif. (FAJ/DOT/REI/OIN)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/05/05371536/kondisi.perekonomian.semakin.buruk
Langganan:
Postingan (Atom)