30% minyak tanah diselewengkan

03/02/2009 - 15:34

Distribusi Mitan 30% Diselewengkan

Wahid Ma'ruf

Arie Soemarno
(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Dirut Pertamina, Arie Soemarno menegaskan sekitar 30 % minyak tanah (mitan) diselewengkan. Masyarakat selalu menyerbu minyak tanah walaupun sudah ada yang mendapat program konversi gas LPG.

Penyelewengan distribusi mitan terjadi dengan menyalurkan secara illegal dari daerah non konversi ke daerah konversi. "Jadi banyak mitan yang diselundupkan ke Jabodetabek setelah dilakukan konversi dari mitan ke gas. Kondisi ini yang masih sulit diselesaikan," kata Arie Soemarno dalam diskusi di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (3/2).

Terkait dengan kelangkaan mitan, Arie mengatakan minyak tanah sebenarnya tidak langka. "Tetapi karena masyarakat masih lebih senang memakai minyak tanah, kalau kita operasi pasar selalu terjadi antrean sehingga dikira terjadi kelangkaan," tukasnya.

Konsumsi mitan di Jabodetabek sekitar 1 miliar liter dalam setahun. Dengan konversi ke gas LPG kebutuhannya sekitar 500 ribu ton, tetapi ternyata distribusinya tidak sampai 500 ribu ton.

Jadi sebenarnya tidak terjadi kelangkaan. Itu hanya disebabkan volume konsumsi masyarakat yang selalu meningkat. "Hal inilah yang selalu sulit untuk dipenuhi pemerintah selaku regulator," tuturnya. [cms]

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/02/03/80887/distribusi-mitan-30-diselewengkan/

Harga minyak ICP Januari USD 41,89

Selasa, 03/02/2009 18:10 WIB
ICP Januari US$ 41,89/Barel
Nurul Qomariyah - detikFinance

Foto: Alih Istik/detikFinance

Jakarta - Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama Januari mencapai US$ 41,89 per barel. ICP ini berarti naik US$ 3,44 per barel bulan Desember 2008 yang sebesar US$ 38,45 per barel. ICP ini juga berarti masih jauh dari asumsi harga minyak dalam APBN 2009 yang sebesar US$ 80 per barel.

Tim Harga Minyak Indonesia mengemukakan, peningkatan harga minyak Indonesia itu sejalan dengan peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Diantaranya adalah meningkatnya permintaan minyak mentah dunia pada kuartal I-2009 sebesar 0,1 barel per hari dibandingkan kuartal IV-2008 dan dinginnya temperatur di wilayah Northeast Amerika Serikat (konsumen heating oil terbesar dunia) yang merupakan musim dingin terdingin dalam satu dekade terakhir.

"Selain itu, terus menurunnya produksi minyak mentah OPEC sehubungan tingginya tingkat compliance atau kepatuhan negara-negara anggota OPEC menyusul keputusan pengurangan kuota produksi sebesar 2,2 juta barel per hari yang berlaku efektif 1 Januari 2009," demikian seperti dikutip dari situs Ditjen Migas, Selasa (2/2/2009).

Kekhawatiran pasar mengenai kemungkinan terganggunya suplai minyak mentah dari sejumlah negara produsen minyak akibat masalah geopolitik, juga mempengaruhi harga minyak Januari 2009.

Masalah geopolitik itu terutama konflik senjata antara Israel dan Palestina selama bulan Januari 2009 yang dapat berdampak terhadap kepastian suplai minyak mentah dari negara-negara Arab. Juga ada masalah serangan kelompok militan Nigeria terhadap fasilitas produksi minyak di wilayah Tebidaba milik Nigeria Agip Oil Company pada awal Januari 2009.

Faktor lainnya adalah meningkatnya penggunaan produk minyak dibandingkan gas alam oleh negara-negara Eropa akibat sengketa antara Rusia dan Ukraina mengenai pembayaran gas dan aksi pembelian komoditas termasuk minyak mentah yang dilakukan para pelaku pasar sebagai alternatif investasi yang lebih aman dibandingkan saham dan obligasi yang saat ini masih merosot.

Selengkapnya perkembangan harga minyak mentah utama di pasar internasional, sebagai berikut:

• WTI (Nymex) turun US$ 0,31 per barel dari US$ 42,25 menjadi US$ 41,94 per barel.
• Brent (ICE) naik US$ 2,44 per barel dari US$ 43,28 menjadi US$ 45,72 per barel.
• Tapis (Platt’s) naik US$ 2,53 per barel US$ 44,92 menjadi US$ 47,45 per barel.
• Basket OPEC naik US$ 3 per barel dari US$ 38,60 per barel menjadi US$ 41,60 per barel.
• Minas/SLC naik US$ 2,98 par barel dari US$ 41,68 per barel menjadi US$ 44,66 per barel.

http://www.detikfinance.com/read/2009/02/03/181015/1078989/4/icp-januari-us$-4189/barel

Donggi-Senoro rugikan negara

Ekonomi

28/01/2009 - 11:29

Donggi-Senoro Rugikan Negara Rp 20 T

INILAH.COM, Jakarta - Pemasokan gas Senoro yang sudah ditandatangani 22 Januari 2009 lalu berpotensi merugikan negara senilai Rp 20 triliun.

Sumber INILAH.COM mensinyalir formulasi harga GSA antara PT Pertamina EP dengan DSLNG dan GSA PT pertamina HE Tomori dan PT Medco HE Tomori dengan DSLNG yang ditandatangani pada 22 Januari 2009 menjadi US$ 2.80/mscf pada harga JCC minyak US$ 44/bbl, atau dapat disetarakan dengan US$ 2.75/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl ini lebih rendah dari yang sebelumnya pernah diberitakan di media massa yaitu sebesar US$ 3.85/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl.

Penurunan yang signifikan tersebut tidak dapat dielakkan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk seluruh Rakyat Indonesia.

Jika diasumsikan formulasi harga gas yang telah disepakati dalam GSA 22 Januari 2009 tersebut adalah harga bawah gas (Gas Floor price), maka kerugian yang diderita oleh Rakyat Indonesia (lihat tabel).

Namun jika formulasi harga gas tersebut bukanlah harga bawah gas yang disetujui, maka potensi penurunan penerimaan gas Rakyat Indonesia lebih besar lagi.

Selama pelaksanaan proyek Donggi-Senoro ini, yaitu 15 tahun ini berpotensi menurunkan pendapatan gas negara sebesar US$ 1,85 miliar.

Dari sini bisa dikatakan bahwa potensi kerugian negara dari Proyek Donggi Senoro ini berkisar Rp 20,9 triliun. Selain itu, petani-petani Indonesia akan kehilangan tambahan pasokan pupuk, mengingat pasokan gas untuk PAU telah dikorbankan untuk kepentingan proyek Donggi-Senoro LNG.

"Ini suatu ironi di tengah kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini,. Kita menyaksikan semua gas yang dihasilkan dari lapangan gas Senoro digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemenuhan energi negara lain,' ujar sumber tersebut. [cms]

Exxon masih di Natuna

Exxon Teruskan Natuna

Komitmen Investasi 13,8 Miliar Dollar AS

Sabtu, 10 Januari 2009 | 01:12 WIB

Jakarta, Kompas - Keputusan Pemerintah Indonesia yang mengakhiri kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D Alpha tidak dihiraukan oleh perusahaan migas terbesar di dunia tersebut. ExxonMobil mengajukan rencana pengembangan blok sebagai syarat perpanjangan kontrak.

Wakil Presiden ExxonMobil Indonesia Bidang Relasi Eksternal Maman Budiman, Jumat (9/1) di Jakarta, mengatakan bahwa ExxonMobil telah memasukkan rencana pengembangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Migas, dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas pada 30 Desember 2008. Tanggal 9 Januari 2009 adalah batas akhir bagi ExxonMobil untuk melanjutkan tahap studi kelayakan ke tahap pengembangan hingga blok berproduksi. ”Sesuai ketentuan, rencana pengembangan harus masuk menjelang masa akhir kontrak. ExxonMobil berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia,” ujar Maman.

Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan telah menerima rencana pengembangan ExxonMobil. ”Masih harus dipelajari, soal itu diterima atau bagaimana, keputusan bukan di saya, tapi yang di atas,” kata Evita.

ExxonMobil masih berpegang bahwa kontrak mereka yang diteken pada 1995 masih berlaku sepenuhnya. Bagian II 2.2 dalam kontrak kerja sama antara Esso Natuna—anak perusahaan ExxonMobil—dengan pemerintah menyebutkan, bila sampai 9 Januari 2005 blok tidak juga komersial untuk dikembangkan atau kontraktor tidak mampu memenuhi komitmen untuk mengembangkan blok, maka otomatis kontraknya akan diputus.

ExxonMobil mengklaim kesepakatan dengan pembeli gas sudah hampir diteken, tetapi batal karena kontrak Natuna dipermasalahkan oleh banyak pihak.

Amandemen kontrak di 2005 menyebutkan, ada kesempatan dua kali dua tahun, atau sampai 9 Januari 2009 bagi kontraktor untuk menentukan akan melanjutkan ke produksi atau berhenti.

ExxonMobil menyebutkan, mereka menyiapkan komitmen investasi 13,8 miliar dollar AS untuk rencana pengembangan tahap pertama. Gas dari blok Natuna rencananya akan disalurkan melalui pipa ke konsumen potensial di Asia Tenggara.

Apabila ada tawaran dari pemerintah untuk mencari solusi soal Natuna dalam bentuk kontrak baru, ExxonMobil menyatakan siap berbicara. Syaratnya, kalaupun ada mitra baru selain Pertamina, ExxonMobil dan Pertamina tetap mayoritas. Opsi arbitrase tetap terbuka, tetapi menjadi pilihan terakhir. (DOT)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/10/01121042/exxon.teruskan.natuna

Sby ambangkan status Exxon di Natuna

Bisnis Migas

Terganjal Status ExxonMobil, Pertamina Tunda Pilih Mitra

Selasa, 23 Desember 2008 | 00:49 WIB

Jakarta, Kompas - PT Pertamina menunda pemilihan mitra kerja untuk mengelola Blok Natuna D Alpha. Penundaan dilakukan sampai ada kejelasan mengenai status ExxonMobil sebagai operator lama di blok tersebut.

”Kami minta kejelasan status ExxonMobil kepada pemerintah, terutama menyangkut masalah hukumnya, sudah selesai apa belum, karena ada pihak yang mempermasalahkan itu,” tutur Direktur Utama PT Pertamina Ari H Soemarno, Senin (22/12) di Jakarta.

Semula Pertamina menargetkan pemilihan mitra mereka di Natuna selesai akhir Desember 2008. Ada delapan perusahaan migas internasional yang mengikuti evaluasi.

Menurut Ari, meskipun Pertamina sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro tanggal 6 Juni dan 27 November 2008, sampai saat ini syarat-syarat pengelolaan blok tersebut belum jelas.

Ari mencontohkan porsi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dan kewajiban memasok ke domestik (domestic market obligation/DMO).

”Apakah itu 60 banding 40 seperti yang diminta Pertamina atau bagaimana. Mengenai kewajiban DMO juga belum disebutkan,” ujar Ari.

Indikasi bahwa ExxonMobil merasa mereka masih berhak atas Natuna D Alpha ditunjukkan dengan upaya perusahaan memasukkan rencana pengembangan ke pemerintah.

Ari mengakui sudah diajak bicara oleh ExxonMobil. Mengacu pada kontrak lama antara pemerintah dan ExxonMobil, Pertamina berstatus sebagai mitra dengan porsi kepemilikan blok sebesar 24 persen.

”Tapi kami sudah katakan ke ExxonMobil, kami tidak ikut, silakan saja kalau mereka mau mengajukan,” tutur Ari. Ketidakjelasan tentang status ExxonMobil dan kontraknya di Blok Natuna D Alpha diakui Dirjen Migas Evita Legowo.

Dia mengemukakan, berdasarkan aturan, seharusnya kontraktor yang sudah diputus kontraknya wajib mengembalikan wilayah kerjanya ke pemerintah. Namun, belum pernah ada surat yang menegaskan posisi ExxonMobil setelah pemerintah menyatakan kontraknya selesai di tahun 2005.

Sementara ExxonMobil berpendapat mereka masih berhak atas Natuna D Alpha karena telah mengajukan perpanjangan kontrak untuk lima tahun berikutnya di tahun 2004.

Dengan asumsi itu, ExxonMobil merasa masih berhak atas blok Natuna D Alpha sampai kontraknya berakhir Januari 2009. Evita Legowo mengatakan lagi, soal Natuna masih dalam pembicaraan internal pemerintah. (DOT)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/23/00490048/terganjal.status.exxonmobil.pertamina.tunda.pilih.mitra