Pemr Sby gelembungkan stimulus ?

Selasa, 14/04/2009 11:12 WIB
Emir Moeis: Pertemuan Four Seasons Inisiatif Depkeu
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Siapa inisiator pertemuan di Hotel Four Season untuk membahas dana stimulus? Para politisi yang namanya dikaitkan dengan kasus ini saling tuding menuding. Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis menyatakan pertemuan merupakan inisiatif Departemen Keuangan (Depkeu).

"Dari Depkeu, bukan dari Panggar," kata Emir Moeis sebelum diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2009).

Menurut Emir, pertemuan pada 19 Februari 2009 itu bukan atas nama Panggar DPR. Karenanya pertemuan dianggap pertemuan biasa.

Emir juga mengaku tidak menghadiri dan mengetahui pertemuan itu. Sebab dia tidak diundang.

Tapi kenapa ada kenaikan anggaran dana stimulus Rp 2 triliun itu? "Tidak ada penggelembungan itu. Saya belum tahu isi pertemuan Four Seasons," tandasnya.

Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan bandara dan dermaga di kawasan Indonesia timur, Abdul Hadi Djamal, mengaku pertemuan di Four Seasons atas inisiatif Wakil Panitia Anggaran Jhonny Allen.

Jhonny Allen, usai diperiksa KPK, Senin (13/4/2009) kemarin menyatakan, pertemuan di Four Season merupakan pertemuan informal untuk menyamakan persepsi yakni karena adanya persoalan global yang mempengaruhi APBN.

"Tidak ada apa-apa di sana. Kita di sana untuk menyamakan persepsi," ujarnya.
(nik/iy)

Tahun 2009 Indonesia semakin parah

Antisipasi krisis

Kondisi Terparah pada 2009, Ekonomi Tumbuh 4,5 Persen

Rabu, 3 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 diperkirakan bisa mencapai level terburuk di posisi 4,5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan target APBN 2009, yakni 6 persen. Meskipun demikian, target APBN itu masih bisa tercapai jika Indonesia bisa mempertahankan aktivitas ekspor dan investasi.

”Nilai tengah pertumbuhan ekonomi kami perkirakan ada di level 5-5,5 persen,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat melaporkan kondisi terakhir krisis ekonomi kepada Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (2/12).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada tahun 2008 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menambah 702.000 lapangan kerja baru (Kompas, 22/8/2008). Dengan demikian, jika pertumbuhan turun dari 6 persen ke 4,5 persen, tenaga kerja yang tidak terserap bisa mencapai 1,053 juta orang. Padahal, masih ada sekitar 9,427 juta penganggur terbuka yang menunggu pekerjaan saat ini.

Menurut Sri Mulyani, faktor- faktor yang masih bisa diandalkan sebagai pendorong ekonomi pada tahun 2009 adalah konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Adapun ekspor dan investasi diperkirakan akan menghadapi tekanan berat pada 2009.

Konsumsi rumah tangga diharapkan masih tumbuh 5 persen dibandingkan konsumsi tahun 2008. ”Anggaran kementerian dan lembaga nondepartemen dialokasikan senilai Rp 322,3 triliun atau naik dibandingkan tahun 2008, yakni Rp 290 triliun. Namun, realisasinya akan dipengaruhi kemampuan departemen dan lembaga itu dalam menyerap dananya,” ujar Menkeu.

Di Batam, Kepulauan Riau, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pelaku usaha tetap optimistis pada tahun 2009 meskipun melemahnya permintaan pasar dunia dapat memengaruhi kinerja ekspor industri manufaktur, khususnya ekspor ke AS, Jepang, Korea, dan China.

Namun, di sisi lain, lanjutnya, ada beberapa produk ekspor yang bersumber pada komoditas dan energi, seperti minyak kelapa sawit atau batu bara, yang tetap dibutuhkan negara lain.

Dorong daya beli

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menyebutkan, pemerintah tengah mencari sumber dana siaga minimal 5 miliar dollar AS untuk menggantikan dana yang mungkin tak didapatkan dari penerbitan obligasi negara. Ini untuk membiayai belanja negara yang tetap meningkat pada tahun 2009.

Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menegaskan, pemerintah harus melakukan lima langkah yang tidak biasa untuk menolong ekonomi. Pertama, menerapkan tax amnesty (pengampunan pajak). Kedua, menerapkan blanket guarantee atas simpanan nasabah. Ketiga, menurunkan harga bensin dan solar lebih dari Rp 500 per liter. Keempat, perluasan reformasi birokrasi. Kelima, menurunkan suku bunga acuan (BI Rate). (OIN/FER/INU)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/03/00241044/kondisi.terparah.pada.2009.ekonomi.tumbuh.45.persen

PHK melambung tinggi

Jumlah PHK Meroket

Instrumen Menggenjot Pasar Domestik Harus Jelas

Senin, 1 Desember 2008 | 00:17 WIB

Jakarta, Kompas - Polemik tentang peraturan bersama empat menteri dikhawatirkan mempercepat ancaman PHK. Sampai Jumat (28/11), sedikitnya 15.000 orang telah kehilangan pekerjaan. Pekerja yang sedang menunggu pengesahan PHK juga sudah mencapai 50.000 orang, naik empat kali lipat dalam dua pekan terakhir.

Jumlah ini bisa makin meroket dalam waktu singkat karena goyahnya sejumlah industri inti yang bakal turut menyeret ratusan industri pendukung. Sebagian besar industri padat karya berskala besar hidup dengan jaringan industri pendukungnya.

Sebagai contoh adalah industri garmen yang membutuhkan pemasok bahan baku kain, benang, bahan kimia, logistik, sampai komponen mesin yang disebut subkontraktor. Demikian juga industri otomotif dengan jaringan pemasok komponen serta industri pulp dan kertas.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, industri inti bisa memiliki tiga sampai empat tahap industri pendukung. Praktik lazim dilakukan oleh industri berskala besar untuk menggenjot penyelesaian order. ”Kalau (industri) inti terganggu, subkontraktor-subkontraktor itu bakal terkena dampak parah dan cepat sekali efek dominonya,” ujar Sofjan.

Industri inti yang mendapat order dari pasar internasional biasanya menggenjot produksi. Agar order bisa selesai tepat waktu, beberapa bagian dari order diberikan kepada pihak ketiga, yakni subkontraktor.

Pabrik sepatu, misalnya, menyerahkan pekerjaan pemotongan kain kepada pihak ketiga. Pemegang order lantas tinggal menyatukan potongan-potongan bahan sepatu di pabriknya lalu mengemas dan mengekspor.

”Jika semua lini seperti ini terganggu, anjuran pemerintah supaya orang tetap belanja tidak ada gunanya. Bagaimana mau belanja kalau sudah tak bekerja?” kata Sofjan.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy menjelaskan, industri garmen yang bisa bertahan sangat bergantung pada dua faktor. Pertama, pasokan bahan baku yang bergantung pada industri benang dan rajut, yang sebagian besar masih diimpor. Kedua, order. Lesunya order dipastikan akan menggoyang industri garmen. Sejauh ini penurunan order garmen sudah berkurang 20-30 persen, sedangkan kain rajutan 10-15 persen.

Ernovian mengatakan, ”Saat mereka mulai kesulitan, praktis pelaku industri akan mengurangi giliran (shift) kerja. Kemudian, mengurangi jumlah tenaga gudang, keamanan, dan sopir, pelayan kebersihan, hingga staf kantor. Buruh pabrik merupakan pilihan terakhir.”

Maka, pengusaha berharap pemerintah semakin cakap mengatasi krisis. Guncangan pada industri inti mampu merontokkan industri pendukung karena efek domino yang besar. Sebelum berdampak pada industri garmen, dampak serius bisa terjadi mulai dari industri serat (fiber making) yang memiliki 28 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 28.600 orang.

Kemudian, industri pemintalan (spinning) dan tenun (weaving) yang memiliki 205 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 207.764 orang. Lalu, dampak serius juga bisa terjadi pada industri pencelupan (dyeing) tekstil sebanyak 1.044 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja 344.200 orang.

Guncang

Keguncangan industri pendukung yang menyediakan bahan baku untuk hilir sudah terjadi di Kalimantan. Begitu dari industri hilir lesu, industri hulu yang memproduksi bahan baku setengah jadi pun guncang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA) Kalimantan Timur Soenarko mengatakan, dua dari empat produsen kayu gergajian yang tersisa di Kaltim berniat merumahkan sebagian karyawan akibat kehabisan order. Perusahaan itu adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk dan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk di Samarinda. Adapun dua perusahaan lainnya adalah PT Intracawood Manufacturing dan PT Idec Awi di Tarakan.

Jepang dan Amerika Serikat merupakan pembeli utama kayu lapis dan produk kayu Indonesia. Krisis global membuat importir kedua negara menghentikan order sejak November 2008 sampai Februari nanti.

Kondisi itu menimpa sekitar 2.700 karyawan PT Meranti Sakti Indah Plywood dan PT Kayan River Industries Plywood di bawah manajemen Sumber Mas Group di Samarinda. PT Inne Dong Hwa di Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah merumahkan 1.890 karyawannya. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kaltim Saut Marisi Halomoan Purba, order sudah anjlok 50 persen.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Hot Jungjungan Simamora mengatakan, dalam sebulan terakhir sudah 766 buruh industri kayu, karet, pertambangan, dan konstruksi mengalami PHK.

Perjelas instrumen

Pemerintah sebaiknya segera memperjelas berbagai instrumen yang disiapkan untuk menggenjot pasar domestik. Pemerintah setidaknya sudah mengumumkan insentif apa yang diberikan untuk menolong industri yang kolaps dan bagaimana caranya.

Menurut Sekretaris Umum Apindo Anton Supit, pemerintah justru menaikkan tarif pengelolaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. ”Semestinya, pemerintah menegaskan, terminal handling cost tak perlu naik selama krisis, jadi pengusaha lebih mudah mengekspor,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat dalam menangani krisis. Semua pihak tidak boleh meremehkan kondisi krisis ini.

Menurut Faisal, industri padat karya lebih tahan krisis, yang tersisa tinggal jamu dan rokok. Kedua industri ini mampu bertahan karena sumber bahan baku dan pasar ada di dalam negeri.

Industri yang paling rentan terhadap krisis kini adalah sektor manufaktur berorientasi ekspor dengan bahan baku impor. Industri ini, antara lain, elektronik, garmen, kaca untuk otomotif, dan makanan atau minuman kaleng.

”Tugas pemerintah sekarang adalah mengimplementasikan berbagai rencana pengamanan pasar domestik,” ujarnya.
(HAM/OSA/COK/TRI/ WHY/BRO/DAY)

JK akui gagal atasi krisis

Pemerintah Akui Gagal Atasi Krisis
(12 Nov 2008, 138 x , Komentar)

Sektor Perpajakan Mulai Terimbas

JAKARTA - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengakui pemerintah gagal mengatasi dampak krisis keuangan global yang menghantam industri berbasis komoditas di pedesaan (rural crisis). Menurut JK, krisis kali ini lebih berat daripada krisis moneter 1998, karena ketika itu industri yang terdampak hanya industri yang berbasis di perkotaan."Kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk krisis yang sekarang ini. Karena, kalau sepuluh tahun lalu, yang kena industri perkotaan, urban crisis, sekarang justru rural crisis," ujar Jusuf Kalla.

Pengakuan cukup mengejutkan dari pemerintah itu disampaikan Wapres saat membuka Konferensi United Nations Development Programme (UNDP) yang membahas solusi krisis finansial di Asia-Pasifik di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, 11 November.
Kata JK, karena harga komoditas dunia seperti minyak sawit, karet, dan kopi anjlok jika dibandingkan dengan awal tahun ini, kinerja ekspor merosot. Pendapatan sektor swasta yang bergerak di perdagangan komoditas pun menurun. Wapres menilai, akibat

terburuk justru dialami petani sehingga daya beli di pedesaan menurun tinggal separuh.
"Dampak tidak langsungnya, pendapatan pemerintah turun karena penerimaan pajak dari sektor komoditas menurun. Begitu pula potensi penurunan penerimaan devisa akibat aktivitas ekspor komoditas yang melambat," katanya.

Karena pajak amat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan bendungan, kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur juga menurun. Agar tetap dapat membangun infrastruktur selama krisis, pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional.

Dampak lain krisis, pemerintah juga merevisi target pertumbuhan ekonomi dalam rencana jangka menengah. Awal tahun ini, pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan mencapai 11 persen pada 2011. "Kalau tidak ada krisis, tahun ini kita bisa tumbuh 8 persen. Tapi, karena krisis, terpaksa kita revisi target pertumbuhan 6,4 persen menjadi 6 persen," terangnya.

Meski demikian, JK menegaskan, sektor riil dan fondasi ekonomi Indonesia tidak banyak terpengaruh oleh krisis finansial di Amerika Serikat. Meski ekspor sejumlah komoditas turun, industri tetap bergerak. "Semua tetap berjalan. Pabrik-pabrik tetap berproduksi. Dampak krisis kali ini beda dengan sepuluh tahun lalu karena fundamental ekonomi kita sangat kukuh," terangnya.

Selain faktor fundamental yang lebih baik, pemerintah menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membaik dengan sistem jaminan dana di perbankan yang lebih aman. "Pemerintah telah bekerja keras mencegah risiko-risiko krisis finansial ini. Ke depan, mari kita ciptakan ekonomi yang riil, bukan bubble economy," kata JK.

Ganggu Pemasukan Pajak

Di tempat terpisah, Dirjen Pajak, Darmin Nasution mengatakan, krisis keuangan dunia mulai memengaruhi penerimaan pajak. Sebagai bukti, katanya, penerimaan pajak Oktober mulai melambat. Pertumbuhan pajak non migas pada bulan itu hanya tumbuh 21,55 persen, atau lebih kecil dari rata-rata bulan sebelumnya yang biasa menembus 40 persen.

"Memang dampak dari krisis keuangan dunia sudah mulai terlihat walaupun belum signifikan terhadap penerimaan pajak kita," kata Darmin di kantornya, kemarin.

Darmin mengatakan, pajak penghasilan (PPh) non migas belum terlalu terpengaruh perlambatan ekonomi. Ini karena PPh lebih terkait dengan laba perusahaan yang penyesuaiannya lebih lama.

Jenis pajak yang langsung cepat terpengaruh adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). "Ini karena terkait langsung dengan transaksi," kata Darmin.

PPN yang paling terkena imbas adalah PPN impor. Menurut Darmin, kegiatan produksi juga menurun karena ekspektasi pengusaha. Sedangkan impor menurun drastis karena persoalan pembiayaan. Permasalahan saling tidak percaya antarlembaga keuangan, sehingga terjadi kemacetan letter of credit (LC). "Periode ini kita sebenarnya belum terkena krisis, tapi pinjam meminjam agak susah," kata Darmin.

Meski Oktober mulai menurun, karena sebelumnya sudah tinggi, penerimaan pajak Januari-Oktober masih tumbuh tinggi. Total penerimaan pajak hingga 31 Oktober mencapai Rp 463,980 triliun atau tumbuh 43,07 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan rencana pencapaian sampai akhir Oktober, sudah mencapai 110,28 persen. Kemudian terhadap total APBNP 2008, sudah mencapai 86,6 persen. noe/sof/iro)

http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=79384