Maret, Kondisi ekonomi memburuk

Kondisi Perekonomian Semakin Buruk
Pertumbuhan Ekonomi Maksimal Hanya 4 Persen
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Para pencari kerja antre untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan kepada salah satu perusahaan dalam bursa karier di Graha ITS Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/3). Bursa kerja yang berlangsung hingga hari ini diadakan di kampus sebagai upaya menjembatani kebutuhan pencari kerja dan perusahaan yang masih mempunyai lowongan pekerjaan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja.
Kamis, 5 Maret 2009 | 05:37 WIB

Jakarta, Kompas - Kondisi perekonomian global yang lebih buruk dari perkiraan membuat pertumbuhan ekonomi domestik kian lambat. Prediksi pertumbuhan 2009 pun kembali diturunkan. Untuk menahan pelambatan lebih dalam, suku bunga acuan dipangkas 50 basis poin menjadi 7,75 persen.

Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (4/3) di Jakarta, menyebutkan, perkembangan ekonomi global menunjukkan pelambatan lebih dalam, tecermin dari merosotnya perekonomian negara-negara maju yang lebih besar daripada perkiraan. Kondisi pasar keuangan global pun masih sangat rapuh dengan semakin banyaknya laporan kerugian lembaga keuangan dunia.

Hasil Rapat Dewan Gubernur BI juga mengingatkan, perekonomian domestik pun akhirnya juga melambat lebih dalam. Ini tecermin dari penurunan nilai ekspor dan timbulnya sentimen negatif terhadap pasar keuangan domestik, yang ujungnya memengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan.

Badan Pusat Statistik, misalnya, melaporkan nilai ekspor Januari 2009 anjlok 17,7 persen terhadap Desember 2008. Jatuhnya nilai ekspor membawa konsekuensi antara lain melemahnya kinerja sektor usaha penyerap tenaga kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja pada sektor industri yang berorientasi ekspor. Ini akhirnya menimbulkan efek menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Padahal, ekspor dan konsumsi rumah tangga merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya daya beli mulai tampak pada anjloknya penjualan kendaraan bermotor, semen, dan alat elektronik.

Investasi tidak bergerak

Kondisi perekonomian makin parah karena investasi tak bergerak dan belanja konsumsi pemerintah belum berjalan optimal.

Macetnya investasi dan kegiatan sektor riil terlihat dari posisi kredit yang turun 2,1 persen dari Rp 1.300 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp 1.273 triliun per Januari 2009. Seretnya penyaluran kredit makin diperparah oleh kekhawatiran perbankan terhadap meningkatnya kredit bermasalah.

Menyikapi situasi ini, BI pun menurunkan level pertumbuhan ekonomi dari 4,5 persen menjadi 4 persen. Angka 4 persen itu pun bersifat pesimistis karena berpotensi besar turun lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka proyeksi 4,5 persen masih bisa turun karena ekspor negatif. Kalau titik keseimbangan pertumbuhan lebih rendah, tentu konsekuensinya beberapa target pembangunan tidak tercapai.

Tanda pelambatan ekonomi kian jelas setelah Ditjen Pajak mengumumkan realisasi penerimaan pajak Januari 2009. Penerimaan pajak nonmigas Rp 34,288 triliun, hanya tumbuh 5 persen dibanding Januari 2008.

”Ini menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak melambat. Pada kondisi normal, 18-20 persen per bulan,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution.

Data perekonomian terkini menunjukkan tidak ada satu indikator fundamental perekonomian pun yang bisa menerbitkan optimisme.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang menjadi jendela perekonomian di dunia internasional terus tertekan. Tidak hanya oleh penurunan ekspor yang drastis, tetapi juga karena masih berlanjutnya penjualan aset-aset rupiah oleh investor asing di pasar modal dan pasar uang.

Defisit ganda pun kini terjadi, yakni dalam transaksi perdagangan dan transaksi modal dan keuangan.

Permintaan dollar AS yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya telah melemahkan rupiah ke level Rp 12.033 per dollar AS pada penutupan perdagangan di BI kemarin. Level ini merupakan yang terburuk sejak Desember 2008.

Memburuknya neraca pembayaran dan juga pelemahan nilai tukar membuat cadangan devisa tergerus. Posisi kini sebesar 50,56 miliar dollar AS, turun dibandingkan Juli 2008, yang tercatat 60,56 miliar dollar AS.

Makin lambat

Sejumlah pengamat menilai perekonomian Indonesia bakal makin lambat dari perkiraan semula. ”Mencapai 3 persen saja sudah hebat karena negara tetangga akan tumbuh negatif,” kata pengamat moneter dan perbankan Iman Sugema.

Apalagi stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun dan stimulus moneter berupa penurunan suku bunga acuan (BI Rate) pun diragukan efektivitasnya.

Menurut Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono, stimulus fiskal kemungkinan besar terhambat oleh lambatnya penyerapan anggaran.

Kebijakan moneter pun terhadang banyak hambatan, salah satunya transmisi suku bunga. Sejak Desember 2008, BI Rate telah dipangkas 175 basis poin, tetapi suku bunga kredit hanya turun sekitar 50 basis poin.

Tingginya biaya dana, rendahnya efisiensi bank, kekhawatiran meningkatnya kredit bermasalah, dan tekanan pemilik agar bank tetap memperoleh keuntungan membuat manajemen bank tetap mematok suku bunga kredit yang tinggi, sekitar 16 persen per tahun.

Iman menyarankan, dalam situasi seperti ini, BI harus mendorong perbankan lebih keras berekspansi ke sektor usaha mikro dan kecil, yang telah terbukti tahan menghadapi gejolak.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara menyarankan agar mempercepat pengeluaran pemerintah dan penurunan suku bunga untuk usaha yang prospektif. (FAJ/DOT/REI/OIN)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/05/05371536/kondisi.perekonomian.semakin.buruk

Jangan sombong donk !

18/02/2009 - 20:46

Ekonomi Lamban Kok Koar-koar!

Yusuf Karim

(inilah.com/ Bayu Suta)

INILAH.COM, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi kuartal keempat tahun lalu hanya tumbuh 5,2%, di bawah target yang dicanangkan. Belum pulihnya perekonomian global dijadikan kambing hitam rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kondisi tersebut rentan aksi window dressing yang dilakukan oleh pemerintah menjelang pemilihan umum. Klaim-klaim keberhasilan ekonomi harus diwaspadai oleh masyarakat.

Analisis Citibank N.A menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal keempat, berada di bawah target yang diproyeksikan yakni 5,7%. Bank asing itu memprediksikan bahwa perlambatan akan terus terjadi ditandai dengan kejatuhan produksi dan ekspor.

Perlambatan ekonomi triwulan keempat 2008 diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan pertama 2009. Dampaknya, PHK terus bertambah. Parahnya, rekayasa statistik ekonomi yang sering terjadi menjelang Pemilu akan semakin memperparah keadaan.

Managing Director Econit Advisary Group, Hendri Saparini menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, terdapat sejumlah hidden risk (risiko tersembunyi). Di antaranya, adanya peningkatan ketertutupan informasi dan rekayasa statistik.

Mendekati Pemilu, biasanya banyak terjadi rekayasa data statistik secara sistematis. Data itu antara lain menyangkut angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

“Dalam mengatasi krisis sekarang ini, pemerintah berhenti sampai mengeluarkan peraturan, instruksi, dan paket kebijakan, tapi tanpa penyelesaian,” papar Hendri.

Padahal, dalam situasi seperti ini, banyak hal yang bisa menggoncang ekonomi. Selain bakal munculnya PHK besar-besaran, tentunya akan ada pengkerutan ekonomi.

Solusi tercepat, Hendri meminta pemerintah benar-benar serius mengatasi masuknya barang-barang impor, apalagi yang ilegal. Dengan begitu, dia berharap daya saing produk dalam negeri dapat terjaga. Dari sisi fiskal, lanjutnya, pemerintah harus berpihak kepada industri dalam negeri.

Hendri yakin kalau solusi terpadu itu dijalankan serius oleh pemerintah, maka dunia industri tidak akan dengan mudah mengurangi karyawan. Berdasarkan analisa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) potensi pengurangan pekerja diperkirakan mencapai 500 ribu hingga 1 juta pekerja tahun ini.

“Saya melihat pemerintah tidak memiliki kebijakan konkret untuk mengatasi potensi terjadinya pengangguran. Pendekatan yang digunakan pemerintah hanya hand-off,” ketusnya.

Sedangkan Direktur Inter-Cafe, Iman Sugema juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, hasil survey Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan perlambanan kegiatan usaha, masih akan berlangsung hingga kuartal pertama tahun ini. Bahkan dia menegaskan, perlambanan yang terjadi merupakan tanda-tanda bahwa Indonesia sedang memasuki masa resesi. “Ukurannya kan ekspektasi pengusaha yang memang mengerti demand public,” katanya.

Dampak yang perlu diwaspadai dalam situasi seperti itu, kata Iman, adalah pemutusan hubungan kerja. Bagi perusahaan yang permanen, tuturnya, ukurannya adalah enam bulan. Tapi untuk perusahan yang biasa-biasa saja sudah pasti akan melakukan pengurangan pekerja sejak saat ini. “Puncaknya akan terjadi hingga akhir 2009. Kalau pemerintah terus terbuai, situasi akan semakin gawat,” jelasnya.

Survey Kegiatan Usaha yang dilakukan BI pada bulan ini menemukan, perlambanan ekonomi telah terjadi pada triwulan keempat tahun lalu. Penurunan kegiatan usaha terjadi pada empat sektor: industri pengolahan (-2,75%), pertambangan dan penggalian (-2,38%), pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (-0,57%), serta sektor bangunan (-0,29%). Diperkirakan perlambatan ini masih akan berlangsung di triwulan pertama 2009.

Oleh karena itu, antisipasi harus segera disiapkan. Yang perlu diutak-atik adalah kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jangan justru angka pertumbuhan ekonominya yang diobok-obok untuk kepentingan politis sesaat. [I4]

Defisit naik, hutang naik

Selasa, 17/02/2009 11:34 WIB
Defisit APBN 2009 Naik Jadi 2,6%
Wahyu Daniel - detikFinance

Foto: Wahu/detikFinance

Jakarta - Defisit APBN 2009 bisa kembali naik dari 2,5% (Rp 132 triliun) menjadi 2,6% (Rp 137 triliun) seiring menurunnya pendapatan negara di 2009 akibat imbas krisis ekonomi global akan tetapi belanja tetap.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Anggaran Anny Ratnawati dalam acara seminar yang diadakan PT PNM di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (17/2/2009).

"Penerimaan negara turun sekitar Rp 130 triliun. Kalau belanja tidak berubah, pembiayaan akan besar. Tidak mudah mencari dana, di tengah keketatan likuiditas. Kalaupun ada, biayanya tinggi. Belanja diturunkan, karena subsidi turun akibat harga minyak turun. Belanja Kementerian/Lembaga tidak dipotong," tuturnya.

Dengan naiknya defisit ini, Anny mengatakan pembiayaan tambahan akan berasal dari SILPA atau surplus APBN 2008 sebesar Rp 51 triliun dan tambahan utang dari pinjaman luar negeri atau standby loan sebanyak Rp 37 triliun.

"Defisit anggaran naik, Rp 136,9 triliun (2,6% dari PDB). Kita dapat standby hampir US$ 5 miliar, US$ 3,5 miliar akan ditarik untuk pembiayaan, pokoknya aman lah," jelasnya.

Dikatakan Anny kebijakan fiskal bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global, dimana investasi turun.

"Ekspor dan impor juga turun, dikhawatirkan minus. Kalau terjadi, penerimaan ekspor turun, tapi penerimaan impor turun, jadi balance," imbuhnya.
(dnl/lih)
http://www.detikfinance.com/read/2009/02/17/113444/1086002/4/defisit-apbn-2009-naik-jadi-26

Mega heran APBN besar Jalan tidak dibangun

Megawati Heran, APBN Besar, Tapi Jalan Tidak Dibangun

Inggried Dwi W

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersaMa Sekjen PDIP Pramono Anung dan tim ekonominya dalam "Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab", Jumat (13/2), di Ballroom Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan

/

Jumat, 13 Februari 2009 | 11:20 WIB

JAKARTA, JUMAT - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri menyayangkan proyek infrastruktur yang tidak berjalan maksimal dalam 4 tahun terakhir.

"Saya heran, kenapa pemerintah tidak bisa membangun jalan dengan APBN yang besar itu," kata Megawati, saat acara Pengusaha Bertanya Parpol Menjawab, di Jakarta, Jumat ( 13/2 ).

Megawati mengatakan saat masa pemerintahannya, dia menjalankan sejumlah proyek pembangunan jalan dalam jangka waktu 3 tahun Padahal APBN saat itu hanya berkisar Rp 350 triliun, dibandingkan APBN saat ini yang mencapai Rp 1.030 triliun.

"Sekarang kok tidak kelihatan ada pembangunan jalan, padahal APBN dulu lebih sedikit. Seharusnya yang salah dimana. Apa pemerintahan atau birokrasi," ujar Megawati.

ANI
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/13/11202779/megawati.heran.apbn.besar.tapi.jalan.tidak.dibangun

Mega : Inilah kegagalan sby tangani krisis !

Mega Beberkan Kegagalan Pemerintahan SBY Atasi Krisis

Jumat, 13 Februari 2009 | 11:03 WIB
JAKARTA, JUMAT — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai, kondisi perekonomian negara saat ini telah kehilangan fondasinya sejak runtuhnya stabilitas ekonomi pada pertengahan tahun 2005. Perekonomian negara pun, menurut partai oposisi itu, semakin diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah menghadapi badai krisis pada tahun 2008. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi krisis.

Saat menyampaikan visi misinya dihadapan pengusaha, pada acara Pengusaha Bertanya, Parpol Menjawab, Jumat ( 13/2 ), Mega mengatakan, salah satu buktinya adalah nilai tukar rupiah yang mencapai titik terparah dalam 10 tahun terakhir. "Bukti-bukti ketidaksiapan pemerintah adalah anjloknya nilai tukar rupiah hingga ke 13.500 dan ini yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir," ujar Mega.

Bukti lain yang dibeberkan Mega, di antaranya depresiasi rupiah yang mencapai 35 persen. Angka ini, menurutnya, angka yang sangat tinggi jika dibandingkan negara lain, seperti Malaysia (21 persen) dan Singapura (13,6 persen). "Harga komoditas juga mengalami penurunan tajam setelah naik drastis pada tahun 2005," ujar mantan presiden ini.

Implikasinya, kata dia, produsen dalam negeri saat ini mengalami penurunan pendapatan. Hal ini juga, menurut PDI-P, konsekuensi dari penarikan dana besar-besaran oleh investor asing. Larinya modal asing dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap fundamental ekonomi. "Kalau makroekonomi baik, mengapa imbas krisis global ini demikian parahnya," kata Mega.

Klaim Mega, saat ia berkuasa pada 2001-2004 ia berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis yang terjadi sejak 1998. Kebijakan yang diterapkannya saat itu memberikan kepercayaan kepada timnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat. "Presiden adalah pemimpin yang memberikan arahan kebijakan dari mandat rakyat," ujar Mega.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/13/11033230/megabeberkankegagalanpemerintahansbyatasikrisis

Mega : Pemr sby lamban tangani krisis

Jumat, 13 Februari 2009 18:33 WIB

Mega: Pemerintah Lambat Tangani Dampak Krisis Ekonomi

Penulis : Rini Widuri Ragillia

JAKARTA--MI: Pemerintah dinilai lambat menangani krisis ekonomi global yang sedang melanda. Hal itu terlihat dari runtuhnya stabilitas makro ekonomi mencakup inflasi, anjloknya nilai tukar, melonjaknya harga-harga komoditas, dan hilangnya cadangan devisa.

Demikian diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam acara diskusi dengan tema Pengusaha Bertanya Parpol Menjawab, di Jakarta, Jumat (13/2).

"Kalau kita sudah betul-betul pandai mengelola ekonomi makro dengan baik, mengapa pasar modal dan pasar uang kita menjadi begitu rentan dan termasuk yang paling parah terimbas krisis global. Logikanya imbas krisis global terjadi pada fundamental ekonomi lemah atau pemerintahannya lemah. Itu yang sebenarnya terjadi pada kita," ujarnya.

Mega menjelaskan pemerintah gagal membangun stabilitas dan mengatasi krisis global dimulai sejak tahun 2005 lalu ditandai dengan inflasi mencapai 18% yang merupakan tingkat inflasi tertinggi selama sepuluh tahun terakhir ini, dan rupiah sempat terdepresiasi hingga 11.500 per dolar AS. Di pemerintahan saat ini, rupiah juga sempat menyentuh angka 13.500 per dolar AS. Depresiasi juga mencapai angka 35%.

Indonesia, kata Mega, termasuk negara yang nilai mata uangnya mengalami depresiasi paling parah. Bahkan lebih tajam dibanding euro(28,6%), rupee (28,1%), baht (20%), Rubel (19,1%), ringgit Malaysia (15,9%), dan dolar Singapura (13,6%).

"Itu diperparah oleh ketidiaksiapan pemerintah lambat dan salah langkah, rupiah sempat 13.000 paling lemah 10 tahun terakhir, depresiasi 35%," katanya.

Selain itu, lanjutnya, ketidakstabilan juga ditandai dengan tertekannya pasar saham gabungan yang sempat menyentuh angka Rp11.000 atau mengalami koreksi sebesar 60% dari nilai tertingginya. Mega menambahkan, kembali melonjaknya harga komoditas pada pertengahan 2008 berdampak pada transmisi harga international ke pasar domestik yang relatif penurunannya jauh lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan larinya modal asing akibat ketidakpercayaan mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kalau pemerintah mengatakan bahwa aliran hot money yang masuk Indonesia merupakan bentuk kepercayaan pada fundamental ekonomi yang membaik, maka saya juga bisa mengatakan dengan logika yang sama bahwa larinya modal asing merupakan vote of no confidence terhadap fundamental ekonomi Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah saat ini dan ke depan harus lebih realistis dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pemerintah saat ini, menurutnya, belum tegas dalam mengambil keputusan.

"Pemerintah harus lebih realistis. Yang pasti presiden yang berkuasa harus tegas ambil keputusan karena masyarakat saat ini butuh ketegasan," ujarnya.

Pramono mengatakan, dalam hal kebijakan ekonomi, jika memenagkan Pemilu 2009 nanti, PDIP memiliki platform perekonomian 28. Yaitu dua prioritas misi melalui delapan langkah strategis. Diantaranya adalh terkait penguatan kedaulatan pangan dan energi, penguatan kedaulatan keuangan, memajukan pendidikan dan teknologi, memajukan usaha nasional, memajukan perdesaan, dan manata pelayanan pemerintah. (*/OL-06)

Pasca penurunan BBM, harga beras melonjak

Stok Tipis, Harga Beras Melonjak

Bulog Kediri Terlambat Membeli

Kamis, 5 Februari 2009 | 01:23 WIB

Purbalingga, Kompas - Bencana banjir telah memicu kenaikan harga beras di Jawa Tengah dalam sepekan terakhir. Di tingkat penggilingan, harga beras mencapai Rp 4.750 per kg atau naik Rp 350 per kg dari bulan Januari lalu, sedangkan pedagang pasar menjual Rp 5.300 per kg atau naik Rp 500 per kg dari seminggu sebelumnya.

Banjir juga mengakibatkan 49,4 hektar lahan padi rusak dan 21,1 hektar sawah siap tanam terendam di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, di samping lima bendungan dan 330 meter saluran irigasi hancur.

Di Kabupaten Blora, Jateng, luapan Sungai Bengawan Solo mengakibatkan sejumlah petani terpaksa panen lebih awal dan penambang pasir tradisional libur sepekan.

Gara-gara banjir pula, pembelian beras petani oleh Perum Bulog terganggu. Bulan Februari ini jumlah pembelian turun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. ”Namun, kami optimistis pengadaan beras untuk masyarakat tidak akan terganggu karena stok cukup banyak,” ujar Kepala Perum Bulog Subdivre Kediri Rizal Effendi.

Menurut Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas Mustangin, Rabu (4/2), kenaikan harga beras dipicu belum tibanya masa panen, gangguan banjir, dan belum turunnya jatah beras untuk keluarga miskin sehingga stok beras mepet di pasaran. ”Penggilingan banyak yang kosong karena tak mendapatkan gabah sama sekali. Pengeringannya pun susah karena curah hujan tinggi,” katanya.

Tanaman padi di wilayah Kroya (Cilacap) dan Tambak (Banyumas) sebenarnya sudah ada yang menguning. Namun, akibat terendam, petani enggan memanennya. Sepinya stok gabah membuat 50 persen penggilingan di Banyumas juga tutup.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Lily Purwati, Rabu, mengungkapkan, bencana banjir terjadi di 12 desa meliputi 4 kecamatan, yakni Karangmoncol, Kertanegara, Rembang, dan Karanganyar. ”Hujan juga mengakibatkan 10.455 batang pohon alba, 3.225 batang tanaman pisang, dan 1 hektar lahan kapulaga rusak. Total kerugian material kami Rp 1,8 miliar,” kata Lily.

Lima bendungan di Purbalingga yang rusak parah adalah Bendungan Laban, Sijati, Klawing, Suro, dan Tajuk yang mengairi 709 ha sawah di Desa Banjarsari. Di Solo, banjir juga merendam 86,5 ha sawah di Kelurahan Nglanjuk, Sumberpitu, Jipang, Ngloram, Gadon, dan Getas.
(NIK/SIR/HAN/HEN/ MDN/WHO/NIK/SIR)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/01231589/stok.tipis.harga.beras.melonjak

Politisasi Beras oleh Sby

Pertanian

Politisasi Beras di Tengah Kemiskinan

Kamis, 5 Februari 2009 | 01:08 WIB

Hermas E Prabowo dan Wisnu Nugroho

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (4/2), datang ke kantor Perum Bulog, satu-satunya lembaga pemerintah yang berperan untuk menjaga stabilitas harga beras. Selain membahas berbagai kisah sukses Bulog, isu ekspor beras juga mendapat perhatian.

Saya tahu ada wacana, pemikiran di kalangan masyarakat tentang apakah sudah saatnya kita mengekspor beras? Kalau mengekspor beras berapa banyak, jenis apa? Lantas bagaimana kepentingan untuk mencukupi kebutuhan beras sendiri dan sebagainya? Bulog telah merencanakan setelah mencukupi kebutuhan dalam negeri, apabila ada peluang untuk ekspor pada jenis tertentu akan dilakukan,” tutur Presiden.

Terkait rencana ekspor itu, Presiden memberi arahan agar ekspor beras direncanakan dan dipersiapkan secara matang.

Bulog diingatkan, untuk terus mengantisipasi keadaan dengan melihat perkembangan harga beras di pasar dunia, termasuk perkembangan harga dan suplai di dalam negeri.

”Manakala kita sudah bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan ada peluang untuk mengekspor beras dalam jumlah tertentu, yang mendatangkan keuntungan ekonomi, tentu hal itu bisa dilakukan,” tegas Presiden.

Kedatangan Presiden ke Bulog dengan mengangkat isu ekspor beras menjadi pelengkap ”politisasi beras”, yang sejak beberapa bulan lalu mulai bergulir.

Beras memang ditampilkan sebagai bagian dari pencitraan terhadap keberhasilan pembangunan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama tiga tahun terakhir memang menunjukkan adanya peningkatan produksi beras, rata-rata 4-5 persen.

Bahkan, tahun 2009, Departemen Pertanian menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 63 juta ton atau setara 36 juta ton beras bersih.

Peningkatan produksi beras menjadi ”jualan” politik menjelang Pemilu 2009. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, pun menjadikan peningkatan produksi beras bagian dari iklan politiknya.

Melalui iklan di berbagai media, Jusuf Kalla menyatakan keberhasilan pemerintah bersama Partai Golkar meningkatkan produksi beras nasional, sehingga Indonesia yang sebelumnya menjadi importir beras, dalam waktu kurang dari tiga tahun telah menjadi pengekspor.

Jika peningkatan produksi beras dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan Yudhoyono-Kalla, lantas, di manakah posisi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, yang notabene berasal dari Partai Keadilan Sejahtera?

Lalu, di mana peran Departemen Pertanian (Deptan), sebagai departemen teknis yang paling bertanggung jawab soal naik-turunnya produksi beras.

Dan, di manakah peran Perum Bulog, sebagai lembaga yang bertugas menjamin stabilitas pasar beras?

Apakah Deptan dan Bulog juga harus ikut dalam perebutan klaim keberhasilan peningkatan produksi beras?

Anggaran Rp 1 triliun

Peningkatan produksi beras harus diakui bukan hasil kerja Deptan semata. Dukungan pemerintahan Yudhoyono-Kalla terhadap sejumlah program unggulan Deptan juga menentukan.

Dukungan itu antara lain dalam Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), yang tahun 2008 menelan dana Rp 1,1 triliun, dan pada 2009 dianggarkan sekitar Rp 1 triliun.

Meskipun banyak kejanggalan dalam mekanisme penunjukan desa penerima dana PUAP, yakni Rp 100 juta per desa per kelompok tani, dan sempat memicu ketegangan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Mentan, tetapi, program Deptan ini melenggang tanpa hambatan.

Bandingkan dengan anggaran dana bergulir yang dikelola Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang tak kunjung bergulir.

Program PUAP relatif mulus meski sejumlah anggota Komisi IV DPR menyebut PUAP sebagai program menarik simpati masyarakat terhadap partai politik tertentu.

Lalu, apakah peningkatan produksi beras dan bergulirnya PUAP telah menyejahterakan petani sebagai produsen utama beras?

Tidak signifikan

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan produksi beras dan rencana ekspor tidak mengangkat taraf hidup petani. Kebijakan ekspor hanya akan mencitrakan pembangunan pertanian di Indonesia seakan berhasil.

Dengan model pengembangan pertanian ala revolusi hijau, tetap menjadikan petani sebagai obyek program pemerintah. ”Produksi beras boleh surplus, tetapi petani tetap miskin,” katanya.

Bila tahun 2009 model ”revolusi hijau” tetap dijalankan, maka, menurut Henry, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah akan semakin besar. Ini karena subsidi input pertanian akan terus bertambah.

Di sisi lain, ketergantungan petani terhadap subsidi akan semakin dalam. Kreativitas dan kemandirian petani sulit dibangkitkan dengan politik pembangunan pertanian seperti yang dikembangkan saat ini.

Petani Indonesia akan selalu tergantung pada benih yang diproduksi perusahaan benih multinasional. Kondisi ini menyebabkan petani menanggung beban biaya produksi relatif besar, dan tidak mandiri.

Sementara dalam pemenuhan kebutuhan pupuk, berbagai penyimpangan harus dihadapi petani. Ini membuat petani setiap musim tanam menghadapi ”perburuan” pupuk.

Di sisi lain, kenaikan harga beras karena terangsang kenaikan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan hidup petani.

Akibatnya, peningkatan produksi beras belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Survei Litbang Pertanian yang dikutip SPI tahun 2006 menunjukkan, pendapatan per kapita petani padi kurang dari 1 dollar AS per hari.

”Lebih dari 80 persen pendapatan rumah tangga petani disumbang dari kegiatan di luar pertanian. Sumbangan usaha tani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot dari 36,2 persen tahun 1980-an, kini 13,6 persen,” tutur Henry.

Kurang dari 2 dollar

Tahun 2007, pendapatan petani padi, yang menyewa sawah 1 hektar, hanya Rp 17.500 per hari rumah tangga, atau petani atau Rp 4.300 per anggota keluarga.

Dengan mengacu standar Bank Dunia, yakni keluarga miskin adalah keluarga yang berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari, jelas betapa miskinnya petani Indonesia.

Pengamat pertanian Khudori menyatakan, tetap miskinnya petani di tengah peningkatan produksi beras nasional karena keterbatasan lahan yang dimiliki petani untuk usaha tani padi.

Salamuddin Daeng dari Institute for Global Justice (IGJ) mengatakan, surplus beras tidak menyejahterakan petani karena pangan yang dihasilkan adalah produk yang bernilai tambah rendah dalam perdagangan.

Daeng menyatakan, di lokasi desa mandiri pangan dicanangkan, masih ada yang angka kemiskinannya 55,36 persen. Bagaimana dengan yang belum mandiri?

Oleh karena itu, hentikan politisasi beras. Pikirkan bagaimana menyejahterakan petani.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/01085010/politisasi.beras.di.tengah.kemiskinan

Penyelesaian BLBI oleh Sby

Penerima BLBI Baru Setor Rp 303 Juta

Lelang Hanya atas Aset yang Sudah Jelas Nilainya

Kamis, 5 Februari 2009 | 01:14 WIB

Jakarta, Kompas - Penyelesaian utang delapan pemegang saham bank eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI baru terkumpul Rp 303 juta. Itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan total utang Rp 2,297 triliun karena mayoritas dibayar dengan aset bukan uang tunai.

”Uang tunai yang masuk ke kas negara baru Rp 303 juta, sisanya aset tanah, saham, dan lain-lain,” ujar anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus BLBI DPR, Dradjad H Wibowo, seusai rapat konsultasi Tim Pengawas dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (4/2).

Kedelapan pemegang saham tersebut merupakan kelompok penerima BLBI yang ditangani perhitungan kewajibannya oleh Departemen Keuangan. Mereka adalah Marimutu Sinivasan, pemegang saham Bank Putera Multi Karsa; Lidia Mochtar (Bank Tamara), Atang Latief (Bank Bira), Agus Anwar (Bank Pelita Istismarat), James Januardy (Bank Namura Internusa), Adisaputra Januardy (Bank Namura Internusa), Omar Putihray (Bank Tamara), dan Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian).

Uang tunai yang sudah disetorkan ke kas negara itu adalah pembayaran dari James Januardy dan Adisaputra Januardy. Utang keduanya sudah dianggap lunas, tinggal menunggu penerbitan surat keterangan lunas. Mereka melunasi semua utangnya plus biaya administrasi Panitia Urusan Piutang Negara senilai 10 persen dari total tunggakan pada Januari 2009.

Obligor lain yang akan mulai menyelesaikan utangnya dalam waktu dekat adalah Agus Anwar berjumlah Rp 557,812 miliar. Dia akan membayar Rp 5 miliar paling lambat 31 Maret 2009, sedangkan sisanya dicicil selama 84 bulan.

Selain itu, Omar Putihrai yang mengakui utang senilai Rp 159,141 miliar membayar tunggakannya dengan penjualan aset berupa saham pada Februari 2009. Tadinya, pelunasan dilakukan Desember 2008, tetapi gagal karena calon investor yang berniat mengambil alih agunan berupa saham tidak jadi membeli akibat krisis keuangan global.

Proses penagihan untuk empat obligor lainnya, yakni Marimutu Sinivasan, Ulung Bursa, Atang Latif, dan Lidia Mochtar, masih dalam tahap persiapan perhitungan aset. Lelang aset dimulai Februari 2009.

”Seharusnya, seluruh total utang penerima BLBI Rp 2,297 triliun itu 100 persen harus lunas tahun ini juga,” ujar Dradjad.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Hadiyanto mengatakan, lelang aset para pemegang saham bank itu akan segera dilakukan, tetapi hanya atas aset yang sudah dikuasai Depkeu dan telah dihitung nilai pastinya. Pelaksanaan lelang dilakukan dalam waktu dekat ini.

Di luar delapan pemegang saham yang diproses di Depkeu, masih ada 16 obligor yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung, masing-masing delapan orang. Tim Pengawas Penyelesaian Kasus BLBI DPR segera melanjutkan pengawasannya atas delapan obligor yang ditangani Kejaksaan Agung karena lembaga ini mengaku kesulitan menemukan data pendukung.

”Tidak masuk akal kalau dibilang tidak ada dokumennya. Saya pertanyakan dokumen-dokumen tersebut hilang ke mana?” ungkap Dradjad. (OIN)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/01141983/penerima.blbi.baru.setor.rp.303.juta

PHK melambung tinggi (2)

PHK Karyawan Tekstil 24.000

Produk Kayu Olahan Terancam

Kamis, 5 Februari 2009 | 01:14 WIB

Jakarta, Kompas - Sejak Oktober 2008 hingga Januari 2009, jumlah karyawan pabrik tekstil di Indonesia yang sudah terkena pemutusan hubungan kerja sebanyak 24.000 orang. Industri tekstil termasuk usaha yang sarat dengan tenaga kerja, tetapi kini terkena dampak krisis global.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno di Jakarta, Rabu (4/2), mengatakan, industri tekstil telah mengalami pukulan cukup dahsyat akibat krisis global.

Menurut Benny, umumnya pengusaha tidak mengambil kebijakan merumahkan terlebih dahulu karena kebijakan itu hanya akan menanggung biaya pengeluaran tanpa produktivitas.

”PHK memang mengeluarkan uang banyak secara langsung, tetapi manajemen keuangan tetap terjaga,” kata Benny. Menurut dia, program restrukturisasi tekstil dan produk tekstil (TPT) memang dirasakan membantu untuk meningkatkan produktivitas. Masalahnya, industri TPT kini dihadapkan pada menciutnya pasar ekspor.

Restrukturisasi mesin TPT dipandang membantu karena pemerintah memberikan bantuan sebesar 10 persen dari harga mesin. Namun, menurut Benny, persoalan baru muncul karena dari 90 persen harga mesin, pengusaha masih menggantungkan pada kredit dari perbankan.

”Dari 90 persen itu, pengusaha biasanya hanya mampu menanggung rata-rata 27 persen, sedangkan 63 persennya merupakan pinjaman perbankan. Kini, likuiditas perbankan yang ketat berpotensi menyebabkan industri TPT sulit memperoleh kredit untuk permesinan,” ujar Benny.

Berhenti bekerja

Dari Bandung dilaporkan, sekitar 380 buruh dari empat perusahaan tekstil di Jawa Barat berhenti bekerja pada Januari 2009.

Mereka kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja tutup. Sebanyak dua perusahaan yang tutup itu di Kabupaten Bandung dan dua lainnya di Bogor.

Ketua API Daerah Jabar Ade Sudradjat mengatakan, perusahaan tekstil di Bogor yang biasa ekspor ke Uni Eropa dan Amerika Serikat, kini mengalami penurunan order.

Permintaan mulai menurun pada awal 2008 dan bertambah parah ketika krisis global semakin menjadi. Kesulitan itu akhirnya membuat perusahaan tutup.

Ade mengatakan, terdapat survei di AS dan Uni Eropa yang menunjukkan, tiga dari 10 perempuan tidak akan membeli pakaian tahun 2009.

Saat ini, di Jabar, terdapat sekitar 1.700 perusahaan dengan 700.000 buruh. Menurut Ade, tahun 2009 akan terjadi penyusutan pasar sehingga terjadi pengurangan produksi.

Sementara itu, ratusan usaha produk kayu olahan di Kota Palembang dan sekitarnya terancam gulung tikar. Situasi tersebut terjadi akibat krisis ekonomi global yang menyebabkan pasar ekspor dan domestik menjadi lesu.

Untuk menekan pengeluaran, pengusaha terpaksa merumahkan sebagian buruh harian. Menurut Ujang Bagus, Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Olahan di Kelurahan 27 Ilir, saat ini terjadi penumpukan stok produk kayu di sanggarnya. Selama enam bulan terakhir, penjualan menurun tajam. (osa/BAY/ONI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/01144894/phk.karyawan.tekstil.24.000

Perbankan saat ini lebih buruk dari tahun 1998

Ternyata, kondisi perbankan kita saat ini lebih buruk dari tahun 1998 lalu.

Posisi Perbankan kita masih rentan
Kamis, 5 Februari 2009 | 11:00 WIB

JAKARTA, KAMIS - Di tengah krisis finansial global yang berkecamuk, Danareksa Research Institute (DRI) merilis banking pressure index (BPI). Celakanya, nilai BPI per November 2008 mencapai 0,75. "Ini sudah melewati BPI Maret 1997 yang menandai akan datangnya krisis," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Ekonom DRI.

BPI adalah salah satu sistem peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya krisis perbankan di suatu negara. Menurut Purbaya, nilai BPI di atas 0,5 menunjukkan sistem perbankan sudah rentan krisis. Semakin tinggi nilainya, sistem perbankan itu semakin tertekan.

Karena itu, Purbaya memperingatkan agar BI mewaspadai kemungkinan terjadi krisis lagi. "Kalau tidak hati-hati, bisa terjadi sistemic default. Ada peluang terjadinya banyak bank yang bangkrut," imbuh Purbaya.

Menanggapi hal itu, BI tidak cemas. "Kondisi sekarang masih jauh lebih baik daripada 1997. Semua indikator, termasuk nilai tukar, pasar saham, inflasi, sektor riil, dan NPL, jauh lebih rendah," tukas Wimboh Santoso, Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI.

Purbaya juga sepakat situasi sekarang masih lebih baik kendati BPI mencapai 0,75. Apalagi, sekarang BI melakukan pendekatan yang berbeda. "Dulu BI justru menaikkan bunga sangat tinggi dan mencetak uang," kenang Purbaya. Tapi, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah BI untuk mencegah meletusnya krisis di perbankan.

Pertama, BI mesti menaikkan kepercayaan di sistem perbankan. Kedua, nilai rupiah harus stabil. Ketiga, jangan takut menurunkan bunga lagi. Keempat, BI harus memaksa bank menurunkan bunga kredit. "Bila perlu, paksa bank BUMN untuk memelopori penurunan bunga. Sekarang saya lihat intervensi BI masih tanggung," kata dia.

Ia menambahkan, BI mestinya berani memotong BI rate menjadi 7 persen-7,5 persen. Bahkan, jika inflasi mencapai 5,5 persen, BI rate bisa turun lagi ke 6,5 persen-7 persen.

Kemarin, BI sudah menurunkan lagi BI rate menjadi 8,25 persen. Tapi, agaknya BI tak akan lebih agresif lagi. "BI memutuskan secara bertahap, sesuai kondisi setiap bulan," kata Gubernur BI Boediono. (Asih Kirana Wardani, Dyah Megasari/Kontan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/02/05/11001673/Posisi.Perbankan.Kita.Masih.Rentan

30% minyak tanah diselewengkan

03/02/2009 - 15:34

Distribusi Mitan 30% Diselewengkan

Wahid Ma'ruf

Arie Soemarno
(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta - Dirut Pertamina, Arie Soemarno menegaskan sekitar 30 % minyak tanah (mitan) diselewengkan. Masyarakat selalu menyerbu minyak tanah walaupun sudah ada yang mendapat program konversi gas LPG.

Penyelewengan distribusi mitan terjadi dengan menyalurkan secara illegal dari daerah non konversi ke daerah konversi. "Jadi banyak mitan yang diselundupkan ke Jabodetabek setelah dilakukan konversi dari mitan ke gas. Kondisi ini yang masih sulit diselesaikan," kata Arie Soemarno dalam diskusi di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (3/2).

Terkait dengan kelangkaan mitan, Arie mengatakan minyak tanah sebenarnya tidak langka. "Tetapi karena masyarakat masih lebih senang memakai minyak tanah, kalau kita operasi pasar selalu terjadi antrean sehingga dikira terjadi kelangkaan," tukasnya.

Konsumsi mitan di Jabodetabek sekitar 1 miliar liter dalam setahun. Dengan konversi ke gas LPG kebutuhannya sekitar 500 ribu ton, tetapi ternyata distribusinya tidak sampai 500 ribu ton.

Jadi sebenarnya tidak terjadi kelangkaan. Itu hanya disebabkan volume konsumsi masyarakat yang selalu meningkat. "Hal inilah yang selalu sulit untuk dipenuhi pemerintah selaku regulator," tuturnya. [cms]

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/02/03/80887/distribusi-mitan-30-diselewengkan/

Bakrie menang tender panas bumi

Selasa, 03/02/2009 19:31 WIB
Bakrie Power Menang Lelang WKP Sokoria
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Foto: Nurseffi/detikFinance

Jakarta - Bakrie Power ditetapkan menjadi pemenang wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi Sokoria, di Nusa Tenggara Timur. Penetapan Bakrie Power sebagai pemenang di wilayah kerja ini sudah dilakukan pada awal Januari 2009.

Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Ditjen Minerbapabum Departemen ESDM di Departemen ESDM, Jakarta, Selasa (3/2/2009).

"Mereka tinggal menunggu izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah setempat untuk dapat melakukan tahap konstruksi selanjutnya," katanya.

Potensi kapasitas listrik yang bisa dihasilkan dari WKP Sororia diperkirakan mencapai 30 MW.

WKP selanjutnya yang akan ditender adalah WKP Ungaran di Jateng yang berkapasitas 50 MW dan Telaga Ngebel di Jatim berkapasitas 120 MW.

"Daerah bersangkutan telah menyediakan anggaran pelaksanaan tendernya tahun ini," kata Sugiharto.

WKP Sororia merupakan satu dari 9 WKP yang ditender melalui pemerintah daerah. Total kapasitas dari 9 WKP tersebut mencapai 680 MW.

Kesembilan lokasi tersebut adalah Seulawah-Agam (Aceh) 160 MW, Jaboi (Aceh) 50 MW, Jailolo (Maluku Utara) 75 MW, Telaga Ngebel (Jatim) 120 MW, Ungaran (Jateng) 50 MW, Tampomas (Jabar) 50 MW, Cisolok-Sukarame (Jabar) 45 MW, Tangkuban Perahu (Jabar) 100 MW, dan Sokoria (NTT) 30 MW.

Empat WKP lainnya yang sudah ditenderkan adalah Tangkuban Perahu, Cisolok-Sukarame, Tampomas, dan Jailolo. Sementara WKP lainnya masih menunggu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan WKP di wilayah setempat.(lih/qom)
http://www.detikfinance.com/read/2009/02/03/193121/1079035/4/bakrie-power-menang-lelang-wkp-sokoria

Penguasaan pasar domestik turun dari 72% menjadi 23%

Rabu, 28/01/2009 13:35 WIB
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu

Rakernas PDI Perjuangan

Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.

"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).

Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.

"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.

Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.

Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl
http://pemilu.detiknews.com/read/2009/01/28/133501/1075546/700/bersama-sby-jk-indeks-frustrasi-rakyat-meningkat

Sby bikin rakyat frustasi

Indeks frustasi rakyat meningkat selama sby berkuasa.

Ekonomi

28/01/2009 - 14:49

Mega: SBY Tingkatkan Frustrasi Rakyat

Djibril Muhammad

Presiden SBY
(inilah.com/Raya Abdullah)

INILAH.COM, Solo - Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute menilai selama Susilo Bambang Yudhoyono memimpin RI, Indeks Frustrasi Masyarakat (IFM) semakin meningkat.

Hal ini diutarakan anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati, Hendrawan Supratikno dalam acara jumpa persnya di Solo, Rabu (28/1). Menurutnya, ada 2 komponen dalam melihat Indeks frustasi Masyarakat tersebut.

Pertama, dari Indeks Kesengsaraan atau Misery Index yang terdiri dari penjumlahan angka pengangguran dengan angka inflasi. Kedua, Indeks Kelangkaan Kebutuhan Bahan Pokok. "Jadi selama 2008 atau selama 152 hari masyarakat secara terus menerus dihantui kelangkaan pupuk, kedelai, BBM, dan bahan pokok lainnya," ujarnya.

Dari hasil survei dan perhitungan tersebut diperoleh Indeks Kelangkaan di Indonesia mencapai 0,42%. Sedang untuk Indeks Kesengsaraan itu pada 2004 mencapai 15%, namun 2008 meningkat menjadi 19%. Ini terlihat dengan fenomena antre di mana-mana.

Sekarang, lanjutnya, sebagai incumbent SBY selalu mengatakan pengangguran turun, tapi dalam kenyataannya, penurunannya itu tidak sesuai dengan target ketika ia berkampanye dulu. Padahal prinsip ekonomi itu tidak hanya baik tapi harus menjadi lebih baik.

Dia juga menjelaskan selama SBY memimpin dalam kebijakan ekonominya menerapkan sistem hand off atau lepas tangan dengan membiarkan dampak global melanda indonesia. "Kami akan menghentikan neoliberalisasi itu," tukasnya.

Di tempat yang sama, anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati lainnya, Sri Adiningsih mengatakan liberalisasi yang dilakukan SBY sekarang ini ongkosnya akan lebih mahal. "Padahal kita ingin adanya kemandirian dalam ekonomi ke depan," tegasnya.

Adiningsih menambahkan ekonomi itu tidak boleh di bawah tekanan atu pengarus dari luar dan kualitas pembangunan ekonomi tidak boleh merosot. Namun, lanjutnya, saat ini meskipun secara makro ekonomi meningkat pelan-pelan, tapi kualitasnya mengalami penurunan.

Ini terlihat ada industri manufaktur yang terus merosot tajam. Kesempatan kerja juga hanya ada di sektor informal. "Jadi kita ingin membangun ekonomi yang berkualitas bukan membuat kebijakan yang sifatnya populis yang sementara sifatnya," tandasnya. [cms]

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/28/79414/mega-sby-tingkatkan-frustrasi-rakyat/

Inilah kegagalan Sby !

Megawati Institute Beberkan Kegagalan Janji SBY-JK

Rabu, 28 Januari 2009 | 16:36 WIB

SOLO, RABU — Tak hanya perang kata-kata dan iklan yang kini terjadi antara kubu Megawati dan kubu SBY yang memanas. Tim ekonomi Megawati Institute membeberkan fakta-fakta kegagalan janji-janji duet SBY-JK dalam kampanye Pilpres 2004, terkait pada tingkat pertumbuhan, mengurangi pengangguran, sampai janji dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Janji terkait soal pertumbuhan setiap tahun pemerintahan SBY-JK dinilai gagal. Target pertumbuhan ekonomi hanya sukses dicapai pada tahun pertama. Tahun 2005 dijanjikan tingkat pertumbuhan sebesar 5,5 persen dan terealisasi 5,6 persen.

Untuk tahun 2006 dijanjikan pertumbuhan 6,1 persen. Namun, berdasar catatan Mega Institute, pertumbuhan hanya sebesar 5,5 persen. Di tahun 2007, janji peningkatan pertumbuhan oleh pemerintah sebesar 6,7 persen, terealisasi hanya 6,3 persen saja. Adapun di tahun 2008, janji peningkatan pertumbuhan sebesar 7,2 persen dan hanya terealisasi 6,1 persen.

Secara keseluruhan selama pemerintahan ini berjalan malah defisit -0,5 persen dalam pemenuhan janji pada sektor ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 6,6 persen dari target awal sebesar 7,6 persen.

Pemerintahan SBY juga gagal memenuhi janji melakukan penurunan tingkat pengangguran. Mega Institute mencatat, pengangguran di tahun 2008 dijanjikan dapat diturunkan sebesar 6,6 persen, tapi malah bertambah menjadi 8,46 persen.

Donggi-Senoro rugikan negara

Ekonomi

28/01/2009 - 11:29

Donggi-Senoro Rugikan Negara Rp 20 T

INILAH.COM, Jakarta - Pemasokan gas Senoro yang sudah ditandatangani 22 Januari 2009 lalu berpotensi merugikan negara senilai Rp 20 triliun.

Sumber INILAH.COM mensinyalir formulasi harga GSA antara PT Pertamina EP dengan DSLNG dan GSA PT pertamina HE Tomori dan PT Medco HE Tomori dengan DSLNG yang ditandatangani pada 22 Januari 2009 menjadi US$ 2.80/mscf pada harga JCC minyak US$ 44/bbl, atau dapat disetarakan dengan US$ 2.75/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl ini lebih rendah dari yang sebelumnya pernah diberitakan di media massa yaitu sebesar US$ 3.85/MMBtu pada harga JCC minyak US$ 44/bbl.

Penurunan yang signifikan tersebut tidak dapat dielakkan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk seluruh Rakyat Indonesia.

Jika diasumsikan formulasi harga gas yang telah disepakati dalam GSA 22 Januari 2009 tersebut adalah harga bawah gas (Gas Floor price), maka kerugian yang diderita oleh Rakyat Indonesia (lihat tabel).

Namun jika formulasi harga gas tersebut bukanlah harga bawah gas yang disetujui, maka potensi penurunan penerimaan gas Rakyat Indonesia lebih besar lagi.

Selama pelaksanaan proyek Donggi-Senoro ini, yaitu 15 tahun ini berpotensi menurunkan pendapatan gas negara sebesar US$ 1,85 miliar.

Dari sini bisa dikatakan bahwa potensi kerugian negara dari Proyek Donggi Senoro ini berkisar Rp 20,9 triliun. Selain itu, petani-petani Indonesia akan kehilangan tambahan pasokan pupuk, mengingat pasokan gas untuk PAU telah dikorbankan untuk kepentingan proyek Donggi-Senoro LNG.

"Ini suatu ironi di tengah kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini,. Kita menyaksikan semua gas yang dihasilkan dari lapangan gas Senoro digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemenuhan energi negara lain,' ujar sumber tersebut. [cms]

Sby membuat frustasi rakyat

Ekonomi

28/01/2009 - 14:49

Mega: SBY Tingkatkan Frustrasi Rakyat

Djibril Muhammad

Presiden SBY
(inilah.com/Raya Abdullah)

INILAH.COM, Solo - Dewan Pakar Ekonomi Megawati Institute menilai selama Susilo Bambang Yudhoyono memimpin RI, Indeks Frustrasi Masyarakat (IFM) semakin meningkat.

Hal ini diutarakan anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati, Hendrawan Supratikno dalam acara jumpa persnya di Solo, Rabu (28/1). Menurutnya, ada 2 komponen dalam melihat Indeks frustasi Masyarakat tersebut.

Pertama, dari Indeks Kesengsaraan atau Misery Index yang terdiri dari penjumlahan angka pengangguran dengan angka inflasi. Kedua, Indeks Kelangkaan Kebutuhan Bahan Pokok. "Jadi selama 2008 atau selama 152 hari masyarakat secara terus menerus dihantui kelangkaan pupuk, kedelai, BBM, dan bahan pokok lainnya," ujarnya.

Dari hasil survei dan perhitungan tersebut diperoleh Indeks Kelangkaan di Indonesia mencapai 0,42%. Sedang untuk Indeks Kesengsaraan itu pada 2004 mencapai 15%, namun 2008 meningkat menjadi 19%. Ini terlihat dengan fenomena antre di mana-mana.

Sekarang, lanjutnya, sebagai incumbent SBY selalu mengatakan pengangguran turun, tapi dalam kenyataannya, penurunannya itu tidak sesuai dengan target ketika ia berkampanye dulu. Padahal prinsip ekonomi itu tidak hanya baik tapi harus menjadi lebih baik.

Dia juga menjelaskan selama SBY memimpin dalam kebijakan ekonominya menerapkan sistem hand off atau lepas tangan dengan membiarkan dampak global melanda indonesia. "Kami akan menghentikan neoliberalisasi itu," tukasnya.

Di tempat yang sama, anggota Dewan Pakar Ekonomi Megawati lainnya, Sri Adiningsih mengatakan liberalisasi yang dilakukan SBY sekarang ini ongkosnya akan lebih mahal. "Padahal kita ingin adanya kemandirian dalam ekonomi ke depan," tegasnya.

Adiningsih menambahkan ekonomi itu tidak boleh di bawah tekanan atu pengarus dari luar dan kualitas pembangunan ekonomi tidak boleh merosot. Namun, lanjutnya, saat ini meskipun secara makro ekonomi meningkat pelan-pelan, tapi kualitasnya mengalami penurunan.

Ini terlihat ada industri manufaktur yang terus merosot tajam. Kesempatan kerja juga hanya ada di sektor informal. "Jadi kita ingin membangun ekonomi yang berkualitas bukan membuat kebijakan yang sifatnya populis yang sementara sifatnya," tandasnya. [cms]

Rupiah Rp. 11.300 per dolar

Ekonomi

28/01/2009 - 15:14

Oow! Rupiah Lunglai tak Berdaya

(inilah.com/Bayu Suta)

INILAH.COM, Jakarta - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore, merosot tajam menjauhi angka Rp 11.300 menjadi Rp 11.350/11.365 per dolar AS, di banding penutupan hari sebelumnya Rp 11.290/11.300 atau turun 60 poin.

"Turunnya rupiah terhadap dolar menyusul laporan Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa kinerja ekspor Indonesia Januari 2009 merosot hampir 50% dibanding periode sama tahun lalu," kata Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib di Jakarta, Rabu (28/1).

Kostaman Thayib mengatakan, laporan tersebut memicu pelaku pasar melepas rupiah dan memburu dolar, sehingga mengalami kenaikan yang cukup berarti. "Kami khawatir rupiah akan kembali terpuruk, apabila aksi beli dolar berlanjut, " ujarnya.

Menurutnya, rupiah pada perdagangan siang tadi terlihat makin tertekan akibat pembelian dolar yang berlanjut. "Namun posisi rupiah pada angka tersebut kemungkinan akan ditahan Bank Indonesia (BI) dengan masuk pasar dan melepas cadangan dolarnya," katanya.

BI berusaha menjaga rupiah agar tetap pada level Rp 11.000 per dolar karena pada posisi tersebut rupiah dinilai tetap aman.

Apabila rupiah melewati angka Rp 11.300 per dolar, maka dikhawatirkan posisinya akan terus terpuruk hingga mendekati level Rp 12.000 per dolar.

Ia mengatakan, rupiah harus kembali menguat hingga di posisi Rp 11.000 per dolar untuk mengantisipasi melesetnya perkiraan bahwa pemilihan umum (Pemilu) yang berjalan lancar.

"Karenanya, BI diperkirakan akan masuk pasar dan segera mengamati pergerakan bank-bank asing yang bermain valuta asing," tegasnya.

Krisis keuangan global yang terjadi memang sangat berat. Koreksi harga ini terjadi hampir di semua mata uang utama Asia.

Namun keterpurukan rupiah yang lebih besar di banding mata uang utama Asia lainnya mengakibatkan rupiah terpuruk lebih tajam sehingga menimbulkan kekhawatiran. [*/cms]

Indeks frustasi meningkat, indeks antri meningkat, dan pengusaan ekonomi nasional melemah

Rabu, 28/01/2009 13:35 WIB
Megawati Institute:
Bersama SBY-JK, Indeks Frustrasi Rakyat Meningkat
Muchus Budi R. - detikPemilu

Solo - Pemerintah SBY-JK mengklaim penurunan angka pengangguran selama pemerintahannya. Namun menurut Megawati Institute, klaim itu tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan ekonomi. Sebab menurut Megawati Institute, fakta yang terjadi indeks frustrasi justru meningkat selama rezim SBY-JK.

"Kita harus mengatakan sejujurnya berdasarkan fakta yang ada bahwa klaim-klaim pemerintah saat ini perlu dikoreksi. Faktanya indeks frustrasi masyarakat mengalami kenaikan," ujar anggota ewan pakar Megawati Institute, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan pada ajang rakernas PDIP di Solo, Rabu (28/1/2009).

Indeks frustrasi, kata Hendrawan, terdiri dari komponen yaitu indeks kesengsaraan dan indeks kelangkaan. Indeks kesengsaraan terdiri dari dua faktor berupa angka inflasi dan angka pengangguran. Dalam perhitungan Megawati Institute, indeks kesengsaraan pada tahun 2004 mencapai angka 15, sedangkan pada tahun 2008 naik pada angka 19.

"Pemerintah sering mengklaim penurunan angka pengangguran meskipun tidak secepat target kampanye maupun taget rencana pembangunan jangka menengah. Klaim ini jelas tidak tepat untuk menunjukkan keberhasilan karena angka pengangguran itu hanya salah satu variabel dari indeks kesengsaraan," ujar Hendrawan.

Sedangkan untuk indeks kelangkaan, Pemerintah berhasil menciptakan angka kelangkaan sangat tinggi yaitu 152 hari dalam setahun atau sekitar 42 persen. "Dalam setahun 152 hari rakyat dihantui kelangkaan, baik itu kelangkaan premium, solar, pupuk, energi, kedelai dan lain-lainnya. Ini prestasi buruk yang luar biasa," papar Hendrawan.

Kegagalan SBY-JK lainnya menurut Megawati Institute adalah penerapan kebijakan ekonomi lepas tangan. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat langsung merasakan dampak krisis global. Megawati Institute mendesak agar kebijakan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Ditambah lagi dengan penerapan pasar bebas yang telah menyengsarakan sektor industri. "Jika tahun 2004 72 persen produk nasional masih menguasai pasar domestik, sekarang ini tinggal 23 persen. Praktek neoliberalisme ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya. ( mbr / nrl )